Harga BBM Nonsubsidi Naik Tak Terelakkan Saat Minyak Mentah Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dinilai sebagai langkah yang tidak bisa dihindari di tengah tekanan global yang terus berlanjut akibat perang di Timur Tengah, antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Kenaikan harga ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat jalur distribusi energi di Selat Hormuz terganggu, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal itu  berdampak langsung kepada biaya energi global dan nasional.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengatakan, penetapan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar internasional. Karena itu, perubahan harga menjadi konsekuensi dari dinamika global, termasuk faktor geopolitik.

"Saya kira ini menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, yang penting pemerintah atau operator dalam menetapkan harga itu tidak menggunakan jurus yang ugal-ugalan, artinya sesuai dengan besaran harga minyak mentah dunia,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Minggu (19/4/2026).

Ia menambahkan, kondisi tersebut merupakan realitas ekonomi yang harus dihadapi bersama, baik oleh operator maupun konsumen. Namun, transparansi dalam penentuan harga dinilai penting agar tidak terjadi pengambilan margin yang berlebihan.

Menurutnya, operator harus tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, termasuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 Tahun 2022 tentang Formula Harga Dasar untuk Menghitung Harga Jual Eceran BBM Nonsubsidi, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlanjutan bisnis energi.

Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah yang mencapai sekitar 60% membuat harga BBM domestik sangat sensitif terhadap perubahan global.

Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian harga yang bersifat dua arah. Ketika harga minyak dunia turun, operator diharapkan segera melakukan penyesuaian agar tetap adil bagi konsumen.

“Nanti kalau harga minyak mentah dunia turun, saya kira operator juga harus meninjau harganya agar ada keadilan kepada konsumen,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa BBM nonsubsidi merupakan komoditas yang harganya fluktuatif mengikuti perkembangan pasar global. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Penyesuaian Harga BBM Ikuti Mekanisme Pasar Global

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai langkah yang tepat dan mencerminkan mekanisme pasar.

“Kenaikan ini sudah tepat. Bahkan menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, padahal selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, ditentukan oleh mekanisme pasar,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, penyesuaian harga BBM di Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan negara lain. Sejak Maret 2026, sejumlah negara, seperti Singapura, Malaysia, India, hingga kawasan Eropa telah lebih dulu menaikkan harga BBM akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.

Indonesia baru melakukan penyesuaian pada pertengahan April, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah menahan tekanan harga.

Menurut Fahmy, secara teori harga BBM nonsubsidi memang mengikuti pergerakan harga minyak global. Saat harga minyak dunia naik, harga BBM akan ikut terdorong, dan sebaliknya.

Ia juga menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap masyarakat relatif terbatas karena penggunaannya tidak dominan pada sektor distribusi kebutuhan pokok.

“Pengaruhnya tidak besar karena pengguna BBM nonsubsidi tidak sebanyak pengguna BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar. Selain itu, BBM nonsubsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Fahmy menambahkan, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi merupakan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

“Kalau BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar naik, itu pasti memicu inflasi dan menekan daya beli. Jadi kebijakan menaikkan BBM nonsubsidi tetapi menahan BBM subsidi sudah tepat,” katanya.

Ia juga menilai risiko peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi relatif kecil, mengingat perbedaan spesifikasi bahan bakar.

Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Konsumsi Jadi Perhatian

Sementara, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado, Robert Winerungan, turut menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“BBM nonsubsidi lebih banyak dikonsumsi kelompok masyarakat atas dan tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga BBM di Indonesia masih relatif terjangkau dibandingkan banyak negara lain, terutama untuk jenis BBM subsidi. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi melalui kebijakan yang lebih tegas.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu, misalnya kendaraan dengan harga tinggi.

“Perlu aturan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jangan sampai kebijakan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga efisiensi konsumsi energi serta memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap terjaga.

Pengawasan Distribusi dan Dampak Industri

Kemudian, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Ia menilai kenaikan harga merupakan hal yang wajar seiring meningkatnya harga pasar global dan Indonesian Crude Price (ICP). Namun, lonjakan signifikan pada beberapa jenis BBM perlu diantisipasi dampaknya.

“Cuma yang harus diperhatikan, misalnya, yang saya khawatir itu Pertamina Dex naiknya 60% itu mendorong peralihan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke Solar subsidi.

“Jadi nanti akan berpengaruh pada pasokan solar juga. Ada kebocoran di situ, ya,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu tekanan pada distribusi BBM subsidi, terutama di sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan.

“Nah ini harus ada pengetatan, jangan sampai terjadi kebocoran yang semakin masif karena pergeseran dan selisih harga yang terlalu jauh antara solar subsidi dan solar nonsubsidi,” tambahnya.

Ia juga menilai kenaikan harga Pertamax Turbo berpotensi mengubah pola konsumsi ke BBM dengan harga lebih rendah.

“Kalau untuk Pertamax Turbo kenaikannya cukup tinggi, pasti akan berkurang konsumsinya, tetapi akan bergeser ke mana? Bergesernya ke Pertamax,” ujarnya.

Sebagai solusi, Bhima menyarankan pemerintah tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga memberikan insentif kepada pelaku usaha.

“Kemudian juga mungkin harus diberikan semacam insentif (bagi industri) sehingga kenaikan beban biaya produksi tidak membuat terjadinya efisiensi atau PHK,” ujarnya.

Perilaku Konsumsi dan Kualitas Layanan

Tulus Abadi kembali menyoroti fenomena peralihan konsumsi BBM nonsubsidi ke subsidi yang berpotensi terjadi di masyarakat.

"Ini soal moralitas ya kalau bicara hal ini, kita harapkan kelas menengah atas tidak menyeruput BBM bersubsidi tetapi konsisten dengan menggunakan BBM nonsubsidi," tegasnya.

Ia menilai subsidi energi seharusnya tepat sasaran, yaitu bagi masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pengawasan distribusi melalui sistem digital seperti barcode dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di SPBU.

“Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga standar pelayanan minimal di SPBU, termasuk urusan domestik konsumen,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas, kualitas pelayanan, serta jaminan ketepatan takaran BBM.

“Pertamina harus memastikan hal itu tidak terjadi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap mitra-mitra SPBU-nya di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta efisiensi pelayanan agar konsumen tetap merasa nyaman.

"Dengan pelayanan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tetap merasa nyaman meskipun harus membayar harga BBM sesuai mekanisme pasar," pungkasnya.