Pemerintah Minta Himbara Tak Terburu-buru Naikkan Suku Bunga Kredit

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto berharap pertumbuhan kredit nasional tetap terjaga dan tidak terganggu oleh penyesuaian kebijakan moneter tersebut.

"Ya ini relasinya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan," kata Airlangga kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). 

Airlangga menekankan, pemerintah ingin dampak kenaikan BI rate terhadap bunga kredit perbankan tidak terjadi secara agresif. Langkah itu dinilai penting agar sektor riil tetap memperoleh akses pembiayaan yang memadai dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan.

"Ya tentu harapannya kan ke depan kredit tetap jalan," tambahnya. 

Senada dengan Airlangga, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menilai perbankan pelat merah masih memiliki ruang yang cukup kuat untuk menghadapi potensi kenaikan suku bunga tanpa harus langsung membebankan biaya tambahan kepada debitur.

Menurut Rosan, strategi yang perlu ditempuh saat ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh lini operasional perbankan. Ia menilai fundamental industri perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit yang tetap tinggi sepanjang satu tahun terakhir.

"Dalam perjalanan setahun ini dari 2025-2026 lending perbankan kita average naik 15%, likuiditas, dana pihak ketiga terjaga juga naik dobel digit," ujar Rosan.

Selain pertumbuhan kredit yang kuat, kondisi likuiditas dan dana pihak ketiga juga tetap terjaga dengan baik. Rosan menambahkan kualitas aset perbankan nasional saat ini masih berada pada level yang sehat.

Ia mencontohkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di lingkungan Himbara masih sangat rendah, berkisar antara 0,9% hingga 1,8%.

"Yang penting juga NPL bank kita itu, Mandiri hanya 0,9%. Jadi average NPL bank Himbara antara 0,9-1,8% pada saat ini," tuturnya. 

Dengan kondisi tersebut, pemerintah meyakini peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat menjadi penyangga bagi perbankan pelat merah untuk tetap menjaga penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan itu dinilai penting terutama untuk menjaga akses pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga tidak menghadapi lonjakan biaya modal yang berlebihan akibat kenaikan suku bunga.

Sebelumnya, Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut keputusan tersebut diambil sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya gejolak global yang dipicu konflik di Timur Tengah.