BPK Siapkan Rumusan untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyiapkan rumusan tentang penggunaan anggaran yang bisa menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan dalam upaya menurunkan tingkat kesenjangan di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Ketua BPK Harry Azhar azis saat menjadi keynote speaker dalam Rembuk Nasional II Jaringan Indonesia (Jari) yang bertajuk "Merumuskan Blue Print Jalan Baru Ekonomi Indonesia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (28/11).

Dikatakan, perbandingan rasio gini di masa reformasi dengan masa lalu (Orde Baru) menunjukkan tingkat kesenjangan ekonomi yang terus makin tinggi. Pada masa Orde Baru, rasio gini 0,31, sementara pada masa reformasi saat ini rasio gini mencapai 0,42.

"Artinya kesenjangan di era reformasi makin tinggi, padahal dahulu gerakan reformasi digerakkan untuk peningkatan kesejahtraan rakyat. Inilah tantangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi," katanya.

Harry menyampaikan keprihatinannya terkait kesenjangan ekonomi yang terus naik selama era reformasi. Kenaikan rasio gini membuktikan ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini cukup besar dan terus meningkat. Hanya saja, dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti oleh kenaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.

"Besarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp 2.000 triliun lebih, tetapi kesenjangan makin tinggi. Ini harus dikoreksi dan evaluasi," tegasnya.

Lebih lanjut Harry menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya kesejahteran harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin. Jika kesejahteraan naik, maka seorang pemimpin tersebut dianggap berhasil. Namun, jika yang muncul kesenjangan dan kemiskinan, maka pemimpin tersebut tidak boleh dipilih lagi.

Karena itu, dia meminta kepada Jaringan Indonesia (Jari) yang anggotanya mantan aktivis 98 tersebut juga ikut merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Dengan langkah tersebut, diharapkan dana APBN yang cukup besar bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sementara itu Koordinasi Nasional Jari, Yayat Y Biaro mengatakan rembuk nasional diharapkan memunculkan rekomendasi untuk perbaikan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Sebagai mantan aktivis yang ikut memperjuangkan reformasi, pihaknya menginginkan rezim reformasi berjalan lebih baik.

"Kita harus evaluasi proses kebijakan ekonomi pembangunan yang telah berjalan selama 17 tahun reformasi," kata Yayat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berharap masukan dan rekomendasi tersebut bisa diimplementasikan secara tepat.

"Dalam rembuk ini hadir 50 aktivis yang sudah meraih doktor dan diharapkan pengalaman akademik dan lapangan mereka bisa menelurkan gagasan strategis untuk bangsa," pungkasnya.