Pemerintah Diminta Serius Atasi Ketimpangan di Masyarakat

Jakarta - Pemerintah diminta lebih serius mengatasi masalah ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin dalam rasio gini. Bila persoalan ketimpangan tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Corporate Secretary Dompet Dhuafa, Sabeth Abilawa saat menjadi narasumber dalam diskusi publik "Solusi Atasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi" di Jakarta, Selasa (28/2).

Dikatakan, isu kemiskinan tak bisa lepas dari soal ketimpangan. Pasalnya, kemiskinan dan ketimpangan saling berkaitan erat. Dalam banyak kasus, kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi secara struktural maupun natural. 

Di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan rasio gini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio gini pada September 2016 tercatat 0,394, sedikit membaik bila dibanding posisi Maret 2016 yang mencapai 0,397. Sedangkan pada September 2015, rasio gini sebesar 0,402, mengalami sedikit perbaikan bila dibanding posisi Maret 2015 yang mencapai 0,408. 

"Bila rasio gini masih berkutat pada angka di atas 0,36 masih berpotensi memicu kerawanan sosial yang akhirnya dapat memunculkan gejolak sosial. Melalui indikator ketimpangan inilah kita bisa membaca seberapa efektif peran pemerintah dalam mendistrusikan kesejahteraan kepada warganya. Salah satu solusinya ada pada pilihan kebijakan yang dijalankan pemerintah, utamanya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pengentasan orang miskin di Indonesia," terang Sabeth.