Erick Thohir: Laba Konsolidasi BUMN 2020 Diperkirakan Anjlok 77%

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian BUMN memproyeksi laba konsolidasi BUMN sepanjang tahun lalu mengalami penurunan signifikan menjadi hanya Rp 28 triliun. Hal ini disebabkan oleh imbas dampak pandemi Covid-19 kepada perusahaan pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa, laba bersih seluruh perusahaan BUMN mengalami penurunan hanya menjadi Rp 28 triliun di tahun 2020 atau mengalami penurunan 77,42% dibandingkan posisi tahun 2019 laba bersih BUMN mencapai Rp 124 triliun.

"Bahwa jelas memang pandemi ini sangat terdampak juga dengan BUMN, tadinya kami punya net profit (laba bersih), tapi ini tentu di ada net profit tidak langsung dibagi, tetapi dipakai lagi buat BUMN lainnya, tadinya Rp 124 triliun di 2019, tahun ini konsolidasi hanya Rp 28 triliun," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).

Sementara itu, pendapatan dari seluruh BUMN ditaksir mencapai Rp 1.200 triliun, turun 25% dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp 1.600 triliun akibat pandemi Covid-19.

Ia menuturkan Kementerian BUMN telah membuat laporan keuangan BUMN secara konsolidasi melalui integrasi sistem di BUMN. Targetnya, laporan keuangan BUMN secara konsolidasi itu akan disampaikan kepada anggota dewan pada September mendatang, namun belum diaudit.

"Insyaallah di tahun ini kita akan pertama kali mempunyai buku kementerian BUMN secara konsolidasi. Nanti kita bisa presentasikan ke anggota dewan untuk konsultasi buku yang sudah dirapikan," tuturnya.

Tak hanya itu, Erick menilai konsolidasi ini penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah. Hal ini seperti dilakukan kepada PT PLN dan PT Telkom.

Menurutnya Telkom atau PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) berhasil meraih profitabilitas tinggi dari laba bersihnya karena ada pemangkasan di belanja modal atau capex.

"Kalau kita lihat Telkom sendiri profitabilitas naik, itu bagaimana capex kita tetap tekan itu yang mungkin bisa kita sampaikan pimpinan," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia menuturkan Kementerian BUMN berencana untuk mengembangkan program aplikasi Project Management Office (PMO) dan portfolio management dengan anggaran senilai Rp 8,2 miliar. Tujuannya, untuk mengintegrasikan semua database yang ada di BUMN, termasuk data kinerja keuangan BUMN.

"Nah karena itu tadi salah satunya Kenapa kita ingin membangun Project Management Office ini tidak lain supaya semua database yang ada di BUMN itu bisa menjadi satu. Sehingga kita bisa melihat daripada pembukuan ataupun keperluan capex lain yang tidak diperlukan untuk di-cut, seperti apa yang kita lakukan kemarin di PLN ataupun di Telkom," tegasnya.