Analis: Serangan AS ke Iran Jadi Pertaruhan Terbesar Kebijakan Trump

Washington, Beritasatu.com – Dengan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan udara terhadap situs nuklir Iran, sekaligus bergabung langsung dengan serangan Israel terhadap musuh bebuyutannya di kawasan Timur Tengah. Langkah ini menandai keterlibatan militer AS yang sebelumnya berulang kali dihindari Trump.

Serangan dramatis tersebut, termasuk pengeboman instalasi nuklir Iran yang berada jauh di bawah tanah dan dijaga ketat, menjadi pertaruhan kebijakan luar negeri terbesar sepanjang dua masa jabatan Trump. Tindakan ini mengandung risiko tinggi dan membuka banyak ketidakpastian.

Trump menegaskan pada Sabtu (21/6/2025) bahwa Iran harus memilih antara berdamai atau menghadapi serangan lanjutan. Para analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa memprovokasi Iran untuk membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak utama dunia, dan menyerang pangkalan militer AS dan sekutunya, meningkatkan serangan rudal ke Israel, serta mengaktifkan kelompok proksi anti-Amerika dan anti-Israel di seluruh dunia.

Jika ketegangan meningkat, konflik bisa berkembang menjadi perang jangka panjang seperti di Irak dan Afghanistan, yang pernah dikritik Trump sebagai perang bodoh dan berjanji untuk tidak akan terulang.

“Iran memang lemah dalam hal kekuatan militer konvensional, tetapi mereka memiliki banyak cara asimetris untuk merespons. Ini bukan konflik yang akan selesai dengan cepat,” kata Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah untuk pemerintah AS.

Sebelum memutuskan pengeboman, Trump sempat bimbang antara ancaman aksi militer dan ajakan negosiasi. Namun, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan Trump memutuskan untuk menyerang setelah yakin bahwa Iran tidak berminat menyepakati penghentian program nuklirnya.

Keputusan diambil setelah lebih dari seminggu Israel menggempur fasilitas militer dan nuklir Iran, membuka jalan bagi AS untuk melancarkan serangan telak. Trump mengeklaim keberhasilan besar melalui penggunaan bom penghancur bunker di situs utama Fordow. Namun, para pakar memperingatkan bahwa program nuklir Iran belum benar-benar berakhir.

Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai. Arms Control Association menyatakan, aksi militer justru dapat memperkuat tekad Iran untuk memiliki senjata nuklir sebagai upaya pencegahan, karena meyakini bahwa diplomasi bukan lagi niat AS.

“Serangan militer tidak bisa menghancurkan pengetahuan teknis Iran. Yang terjadi hanya memperlambat program mereka, tetapi membangkitkan motivasi untuk membangun kembali,” ungkap lembaga tersebut.

Eric Lob, dosen hubungan internasional di Florida International University, memperkirakan Iran bisa saja membalas dengan menyerang target empuk AS dan Israel di kawasan maupun luar negeri. Namun, menurutnya, kemungkinan untuk kembali ke meja perundingan tetap terbuka, meski dalam posisi lebih lemah.

Setelah serangan, Iran justru mengeraskan sikap. Organisasi Energi Atom Iran menegaskan tidak akan menghentikan pengembangan industri nasional, dan media pemerintah menyebut semua warga dan militer AS kini menjadi target sah.

“Trump menyerukan perdamaian. Namun kecil kemungkinan Iran melihatnya begitu. Ini justru bisa membuka babak baru dalam konflik AS-Iran yang telah berlangsung selama 46 tahun,” ujar Karim Sadjadpour dari Carnegie Endowment for International Peace.

Beberapa analis menyebut Trump bisa terdorong menuju agenda perubahan rezim jika Iran membalas besar-besaran atau melanjutkan pengembangan senjata nuklir, langkah yang menyimpan risiko tambahan.

“Berhati-hatilah terhadap misi yang merayap, seperti kampanye demokratisasi. Banyak misi moral AS berakhir gagal di Timur Tengah,” ujar Laura Blumenfeld dari Johns Hopkins University.

Jonathan Panikoff, mantan pejabat intelijen AS, menilai Iran bisa merespons secara tidak proporsional jika merasa kelangsungan rezimnya terancam. Namun, mereka juga harus memperhitungkan dampaknya, seperti potensi kerugian terhadap China, mitra strategis Iran, jika Selat Hormuz ditutup.

Trump juga menghadapi tekanan dalam negeri, baik dari Partai Demokrat maupun faksi anti-perang di Partai Republik. Ini menjadi ujian berat bagi Trump, yang selama masa jabatan pertamanya tak menghadapi krisis internasional besar. Kini, enam bulan memasuki periode keduanya, Trump terseret ke dalam pusaran konflik global.

Meski berharap keterlibatan militer AS terbatas, sejarah menunjukkan konflik semacam ini sering memicu konsekuensi tak terduga.

Slogan Trump “perdamaian melalui kekuatan” kini benar-benar diuji. Apalagi, ia belum menepati janji kampanyenya untuk mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza, dan justru membuka front baru.

“Trump kembali pada bisnis perang,” ujar Richard Gowan dari International Crisis Group.

“Tak ada yang sungguh-sungguh percaya dia adalah pembawa damai. Itu hanya retorika kampanye, bukan strategi nyata," ujarnya.