Sahkan Deklarasi New York, PBB Dorong Solusi 2 Negara Palestina-Israel

New York, Beritasatu.com –  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (12/9/2025) waktu AS, menyetujui Deklarasi New York, sebuah resolusi yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara bagi konflik Palestina-Israel, tanpa melibatkan Hamas.

Resolusi ini disahkan dengan dukungan mayoritas 142 suara setuju, 10 menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat, serta 12 abstain. Deklarasi tersebut mengecam keras serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menyerukan pelucutan senjata Hamas, pembebasan seluruh sandera, serta aksi kolektif internasional untuk mengakhiri perang di Gaza.

Resmi bertajuk Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, resolusi ini diajukan Arab Saudi dan Prancis, dengan dukungan Liga Arab dan 17 negara anggota PBB.

Deklarasi menekankan agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dengan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina di bawah pengawasan internasional. Peta jalan perdamaian tersebut mencakup gencatan senjata, pembentukan negara Palestina, pelucutan senjata Hamas, serta normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont menyebut deklarasi ini sebagai peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara, sekaligus menegaskan komitmen negara-negara Arab dan Otoritas Palestina pada perdamaian. Ia juga menekankan urgensi gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Pemungutan suara dilakukan menjelang KTT PBB yang akan digelar pada 22 September 2025, dipimpin bersama oleh Riyadh dan Paris. Dalam pertemuan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji secara resmi mengakui negara Palestina.

Namun, Amerika Serikat menolak resolusi tersebut. Perwakilan AS Morgan Ortagus menyebut deklarasi itu sebagai aksi publisitas yang salah arah, yang menurutnya menguntungkan Hamas dan merusak diplomasi nyata.

Ortagus juga mengkritik klausul deklarasi yang mendukung hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina, dengan alasan hal itu dapat mengancam status Israel sebagai negara Yahudi. Ia menegaskan bahwa pembebasan sandera dan pelucutan Hamas adalah kunci mengakhiri konflik.