Badan Tenaga Atom PBB Klaim Tak Bisa Verifikasi Cadangan Uranium Iran

Wina, Beritasatu.com- Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) melaporkan pihaknya belum dapat memverifikasi status cadangan uranium Iran sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang tiga fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni 2025. Hal ini terungkap menurut laporan rahasia IAEA yang diedarkan kepada negara-negara anggotanya yang dirilis pada Rabu (12/11/2025).

Dilansir dari AP News, Kamis (13/11/2025) dalam laporan tersebut IAEA mengatakan pihaknya kehilangan kontinuitas informasi terkait inventaris bahan nuklir yang sebelumnya disebut Iran ada di sejumlah fasilitas nuklir yang terdampak perang.

“Masalah ini harus segera ditangani,” kata IAEA.

Badan pengawas nuklir yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu juga mengeklaim selama lima bulan telah berkurangnya akses IAEA ke fasilitas nuklir di Iran, yang menandakan proses verifikasi menurut praktik pengamanan standar telah lama tertunda.

Menurut laporan terakhir IAEA pada September 2025, Iran menyimpan cadangan uranium sebanyak 440,9 kilogram yang diperkaya hingga kemurnian 60%, atau dengan kata lain secara teknis hanya sedikit lagi dari level kemurnian 90%, tingkat yang dipakai untuk senjata nuklir.

Jumlah cadangan tersebut memungkinkan Iran bisa membangun hingga 10 unit bom nuklir, jika pemerintah Iran memutuskan untuk mengembangkan nuklirnya sebagai senjata.

“Namun bukan berarti Iran memiliki senjata nuklir,” ujar Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi.

Iran sendiri telah lama menyatakan program pengembangan nuklir negaranya bersifat damai. Namun, IAEA dan negara-negara Barat mengatakan, sebelumnya hingga 2003 Iran memiliki program senjata nuklir yang terorganisir.

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2025 Grossi mengungkapkan hasil pemeriksaan IAEA pada sejumlah lokasi fasilitas nuklir Iran yang bukan merupakan tiga lokasi fasilitas nuklir yang dibom oleh AS.

Grossi mengatakan, IAEA tidak melihat hal-hal mencurigakan yang berpotensi membahayakan.

"Kami tidak melihat apa pun yang memunculkan dugaan tentang adanya pekerjaan substantif yang sedang berlangsung di sana,” jelas Grossi, mengutip laporan Reuters, Kamis (30/10/2025).