Menkeu Bessent Sesumbar Dana AS Melimpah untuk Perang Iran

Washington, Beritasatu.com -  Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan memiliki cadangan dana yang sangat besar untuk membiayai operasi militer melawan Iran. Meski demikian, pemerintah tetap mengajukan tambahan anggaran kepada Kongres guna memastikan kesiapan pasokan logistik jangka panjang.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dalam program Meet the Press di NBC News pada Minggu (22/3/2026), menyatakan bahwa stabilitas finansial negara tetap terjaga di tengah eskalasi konflik. Menariknya, ia secara tegas menolak opsi kenaikan pajak untuk menutupi biaya perang tersebut.

Saat ini, permintaan tambahan dana militer sebesar US$ 200 miliar sedang menghadapi tantangan di Kongres. Baik faksi Demokrat maupun sebagian Republikan mempertanyakan urgensi dana tersebut, mengingat alokasi anggaran pertahanan tahun lalu sudah tergolong fantastis.

Bessent membela permintaan tersebut tanpa memerinci angka pastinya secara mendetail. Ia menekankan bahwa ini adalah langkah preventif Presiden Donald Trump untuk memperkuat militer di masa jabatan keduanya.

"Kami memiliki banyak uang untuk mendanai perang ini," tegas Bessent. "Ini tambahan. Presiden Trump telah membangun militer, seperti yang dilakukannya pada masa jabatan pertamanya, dan dia ingin memastikan bahwa militer memiliki pasokan yang cukup untuk ke depannya."

Menteri Pertahanan Pete Hegseth menambahkan bahwa dana ekstra diperlukan untuk mendanai operasi yang telah berjalan maupun potensi konflik di masa depan. Ia menyebut pertanyaan mengenai kenaikan pajak sebagai hal yang "konyol" dan memastikan hal itu "sama sekali tidak" dipertimbangkan.

Indikasi awal menunjukkan konflik ini akan menjadi perang termahal bagi AS sejak era Irak dan Afganistan. Pejabat pemerintah mengungkapkan kepada anggota parlemen bahwa hanya dalam enam hari pertama, perang melawan Iran telah menelan biaya lebih dari US$ 11 miliar.

Sebagai konteks, Kongres yang dipimpin Partai Republik sebelumnya telah menyetujui rekor pendanaan militer:

• Januari 2025: Undang-Undang Alokasi Anggaran Pertahanan 2026 senilai US$ 840 miliar ditandatangani.
• Musim Panas 2025: Pengesahan RUU pemotongan pajak dan pengeluaran pertahanan sebesar US$ 156 miliar.

Selain masalah domestik, Bessent juga membela kebijakan pemerintahan Trump yang mencabut sebagian sanksi terhadap minyak Iran dan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Strategi ini diambil untuk menyeimbangkan pasar global.

Dengan mengizinkan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan membeli minyak tersebut, AS berharap dapat mencegah lonjakan harga minyak hingga US$ 150 per barel. Analisis Departemen Keuangan menunjukkan langkah ini justru dapat menekan pendapatan keseluruhan yang diterima Teheran dan Moskwa melalui mekanisme pasar yang terkendali.

Bessent menutup dengan optimisme bahwa manajemen ekonomi di bawah pemerintahan Trump mampu menopang beban militer tanpa mengganggu kesejahteraan wajib pajak di Amerika Serikat.