PM Anwar Ibrahim Temui Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah di Istana

Jakarta, Beritasatu.com — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/3/2026). Keduanya direncanakan akan berdialog terkait perkembangan situasi geopolitik dunia, termasuk soal konflik kawasan Asia Barat (Timur Tengah) dan dampaknya. 

"Kunjungan ini akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat (Timur Tengah), dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia. 

Seiring dengan kunjungan tersebut, kepolisian akan melakukan pengawalan serta pengaturan lalu lintas sementara di sejumlah ruas jalan protokol sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram @tmcpoldametrojaya. Polisi dijadwalkan mulai bersiaga sekitar pukul 15.30 WIB untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama iring-iringan kendaraan tamu negara melintas.

Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, berikut rute pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara yang akan dilalui rombongan Anwar Ibrahim. 

• Jalan Halim Perdanakusuma.
• Jalan MT Haryono.
• Jalan Gatot Subroto. 
• Jalan Sudirman. 
• Jalan MH Thamrin.
• Jalan Medan Merdeka Barat. 

Rencana kunjungan tersebut sebelumnya juga diumumkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia sejak Kamis (26/3/2026). 

"Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Indonesia, pada Kamis 27 Maret 2026 atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian bunyi keterangan resmi tersebut.

Kedua pemimpin negara dinilai perlu melakukan diskusi yang komprehensif, cermat, dan terkoordinasi guna menyelaraskan posisi serta memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi situasi krisis global.

"Kedua pemimpin diharapkan untuk mengintensifkan upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan memastikan keberlanjutan jalur perdagangan global dan rantai pasokan yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat mereka," tutup Kementerian Luar Negeri Malaysia.