Kemenag dan NU Pantau Rukyatul Hilal di Pekalongan

Pekalongan, Beritasatu.com -  Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan bersama Kementerian Agama melaksanakan rukyatul hilal di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penentuan awal bulan Hijriah yang bertepatan dengan pelaksanaan sidang isbat pemerintah.

Sekretaris PCNU Kota Pekalongan, Abdul Andhim, menjelaskan bahwa rukyatul hilal dilaksanakan selama dua hari dengan lokasi utama di lantai atas Gedung PPNP. Tempat tersebut dipilih karena memiliki pandangan langsung ke arah laut lepas dengan horizon terbuka tanpa hambatan.

“Pelaksanaan rukyatul hilal dimulai hari ini pukul 14.00 WIB dan dilaksanakan selama dua hari. Untuk hari ini bersamaan dengan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/2/2026).

Pemantauan hilal hari pertama dilakukan bersama kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, khususnya Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan hasil pemantauan di daerah dengan keputusan pemerintah pusat dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Selain melibatkan Kementerian Agama, kegiatan rukyatul hilal juga diikuti oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dari sejumlah daerah, perwakilan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di wilayah sekitar, serta mahasiswa yang menekuni bidang hukum keluarga Islam dan falakiyah.

Menurut Abdul Andhim, seluruh peserta mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan persiapan teknis, termasuk pemasangan dan kalibrasi alat pemantauan.

Proses pengamatan hilal direncanakan berlangsung hingga waktu matahari terbenam atau menjelang magrib, yang merupakan waktu terbaik untuk observasi bulan sabit awal.

Lokasi pemantauan berada di lantai tiga Gedung PPNP yang terletak di kawasan Pantai Pasir Kencana, Kecamatan Pekalongan Utara. Area tersebut dinilai strategis dan ideal karena menghadap langsung ke Laut Jawa bagian utara.

Hasil pemantauan hilal dari Kota Pekalongan nantinya akan dilaporkan sebagai bagian dari bahan pertimbangan sidang isbat Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Hijriah secara nasional.

Pemantauan dari berbagai titik di Indonesia menjadi dasar penting dalam memastikan keputusan yang akurat dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.