Reformasi Penanganan Kanker Payudara Harus dari Pendidikan Kedokteran

Jakarta, Beritasatu.com – Deteksi dini kanker payudara memang masih minim di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dukungan sistem kesehatan nasional yang adaptif dan inklusif dalam penanganan kanker payudara.

Dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik, Agus Jati Sunggoro, mengatakan meski Kementerian Kesehatan telah menyediakan program skrining gratis untuk empat jenis kanker, termasuk kanker payudara, dengan biaya ditanggung BPJS Kesehatan, keberadaan program saja tidak cukup.

“Penguatan layanan primer, pendekatan multidisiplin yang terkoordinasi, pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau, serta reformasi pendidikan kedokteran harus menjadi bagian dari solusi,” kata Agus seperti dilansir dari Antara, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, reformasi pendidikan kedokteran juga dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas dengan biaya yang lebih terjangkau.

Dia menilai kebijakan pemerintah perlu diiringi langkah nyata, seperti peningkatan kapasitas tenaga medis di layanan primer dan edukasi masyarakat terkait pentingnya deteksi dini kanker payudara. Agus menekankan perlunya keberlanjutan pendanaan dan peningkatan akses terhadap pengobatan inovatif, termasuk terapi Trastuzumab.

“Obat ini sudah masuk Formularium Nasional (Fornas) dan direkomendasikan untuk pasien stadium awal sebagai terapi pencegahan kekambuhan. Namun di lapangan, BPJS baru menanggung untuk pasien stadium lanjut,” jelasnya.

Agus menyebut saat ini juga sudah berkembang pengobatan inovatif yang lebih mutakhir yaitu Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd). Berdasarkan uji klinis fase III DESTINY-Breast04, obat ini terbukti dapat memperpanjang median progression-free survival (angka ketahanan hidup tanpa progresi penyakit) pasien HER2-low menjadi 9,9 bulan, di mana hampir dua kali lipat dibandingkan kemoterapi standar, dan meningkatkan angka keseluruhan harapan hidup hingga 23,4 bulan. 7 Obat ini telah tersedia di Indonesia, namun belum masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS sehingga hanya dapat diakses oleh pasien yang memiliki kemampuan finansial.