Kemenkes Bantah Tuduhan Mark Up Alkes Rp 30 Miliar di RSUD Krui

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah tuduhan adanya dugaan penggelembungan atau mark up anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) hemodialisis di RSUD KH Muhammad Thohir (KHMT) Krui, Pesisir Barat, Lampung.

Klarifikasi tersebut disampaikan setelah pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat peresmian rumah sakit tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto menjadi viral di media sosial.

Kemenkes menegaskan angka Rp 30 miliar yang disebut dalam perbincangan tersebut bukan hanya untuk pengadaan alat hemodialisis. Anggaran itu merupakan bagian dari dukungan alat kesehatan canggih yang diberikan melalui program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN).

"Melainkan total anggaran dukungan alkes canggih (seperti Cathlab, CT Scan 64 Slice, Echocardiography, Mammography, dan lain-lain) dari program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN) untuk masing-masing 66 RSUD yang masuk ke dalam program hasil terbaik cepat (PHTC)," tulis Kemenkes melalui akun Instagram resmi @kemenkes_ri, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Kemenkes, RSUD KHMT Krui menerima dukungan alat kesehatan canggih senilai lebih dari Rp 31,7 miliar dari program SIHREN.

Selain itu, rumah sakit tersebut juga memperoleh tambahan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dasar.

"Di samping itu, setiap RSUD juga mendapatkan anggaran lain dengan kisaran Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar untuk dukungan alkes mendasar seperti bed ICU set, bed patient, defibrillator, USG, hemodialisis, ventilator, instrument general surgery, mobile X-ray dan lain-lain," tulisnya.

Kemenkes menjelaskan, pada periode 2025 hingga 2026, RSUD KHMT Krui memperoleh tambahan bantuan sekitar Rp 25 miliar. Dengan demikian, total dukungan alat kesehatan yang diterima rumah sakit tersebut mencapai sekitar Rp 56,7 miliar.

"Jadi, sama sekali tidak ada penggelembungan harga untuk pengadaan alat hemodialisis seperti yang dituduhkan di media sosial," tulisnya lagi.

Awal Mula Tuduhan Mark Up Kemenkes 

Polemik ini bermula dari unggahan akun Instagram @critical.collapse yang menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan RSUD KHMT Krui.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menanyakan sejumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit tersebut.

"MRI ada? Ada MRI? Cath lab ada?" tanya Presiden Prabowo kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Untuk strok kita ada CT scan dan cath lab. Kita pastinya CT Scan, kalau MRI karena harganya hampir Rp 20 miliar, kalau CT Scan harganya masih Rp 9 miliar tetapi kita taruh di provinsi," jawab Budi Gunadi Sadikin.

Budi Gunadi juga menjelaskan sejumlah alat kesehatan lain yang sedang dalam proses pengadaan, termasuk mammografi untuk deteksi kanker payudara, alat kemoterapi, serta perangkat hemodialisis untuk layanan cuci darah.

"Ada X-ray, lalu ada untuk kemoterapi karena untuk pengobatan kanker dan ada juga buat hemodialisa untuk cuci darah dan didatangkan sebanyak delapan set dengan harganya mungkin Rp 30 miliar dan sedang menuju ke sini," ujar Budi.

Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial. Salah satu dokter, Ludfi, mempertanyakan nilai anggaran yang disebutkan dan menyinggung dugaan korupsi dalam unggahan yang kemudian ramai dibagikan warganet.

Unggahan tersebut juga membandingkan harga komponen alat hemodialisis yang beredar di pasaran dengan nilai anggaran yang disebutkan menteri kesehatan.

Untuk harga asli delapan set alat hemodialisa yang hanya berkisar antara Rp 180.000 hingga Rp 360.000. Namun, apabila membutuhkan mesin dialisis atau perangkat utama maka untuk satu unit hanya mencapai Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

Kemudian, untuk mesin utama hemodialisa dengan menggunakan fitur canggih dan premium hanya berkisar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per unit.

Apabila membeli 8 unit mesin premiun maka total investasi yang dipergunakan mencapai Rp 4 miliar hingga Rp 8 miliar.

Namun, Kemenkes menegaskan perbandingan tersebut tidak tepat karena anggaran yang dimaksud mencakup berbagai jenis alat kesehatan dan bukan hanya mesin hemodialisis semata.

Kemenkes berharap masyarakat memahami konteks keseluruhan program pengadaan alat kesehatan di rumah sakit daerah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait penggunaan anggaran negara.