Moeldoko Beberkan Tiga Kabupaten di Papua yang Masuk "Daerah Merah"

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menjelaskan, saat ini terdapat tiga kabupaten di Papua yang masuk "daerah merah". Pasalnya, di daerah tersebut sering terjadi tindak kekerasan kepada masyarakat sipil, termasuk diantaranya anak-anak dan perempuan yang menjadi korban.

Dari enam provinsi dan 42 kabupaten di Papua, sebanyak tiga kabupaten masuk dalam kategori daerah merah. Ketiga kabupaten yang dimaksud, menurut Moeldoko ialah Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.

"Pada daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan, bentuknya diantaranya pemerkosaan, juga pembunuhan, dan semuanya itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan," kata Moeldoko dalam keterangan video yang dikutip Kamis (27/4/2023).

Moeldoko mengatakan, pemerintah sebetulnya telah melakukan pendekatan kesejahteraan dalam menjaga situasi di Papua. Salah satunya dengan menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

Moeldoko juga menegaskan pemerintah memberikan perhatian khusus di tiga daerah merah yang dimaksud. "Tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan kepada rakyat bangsa dan negara," kata Moeldoko menegaskan.

Dikatakan Moeldoko, para kelompok separatis selama ini telah melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat sipil. Jaringan separatis ini memiliki cara kerja dengan melakukan tindakan kekerasan dan teror agar memunculkan rasa takut kepada masyarakat, sehingga masyarakat selalu di dalam pengaruh mereka.

Seiring dengan adanya pembangunan di Papua, gerakan separatis itu khawatir akan kehilangan pengaruhnya, sehingga melakukan teror kepada masyarakat sipil. Mantan Panglima TNI itu mengingatkan kepada para gerakan separatis itu, untuk tidak mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya mengingatkan TNI dan Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, demi melindungi masyarakat, bangsa dan negara," kata Moeldoko menegaskan.