Akurasi Data Sensus Pertanian Cegah Ancaman Krisis Pangan

Mataram, Beritasatu.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyudi mengatakan, pemerintah melakukan sensus pertanian 2023 demi akurasi data untuk menghadapi ancaman krisis pangan global.

Menurut Wahyudi, peran dan potensi pertanian sangat strategis, sehingga membutuhkan rencana kebijakan pemerintah yang strategis juga.

"Itu juga membutuhkan data-data yang benar-benar strategis, sehingga data dari pertanian ditunggu-tunggu oleh pemerintah," ujar Wahyudi kepada Beritasatu.com, di Mataram, Selasa (30/5/2023).

Nantinya, lanjut Wahyudi, melalui data sensus pertanian 2023 itu dapat dilakukan pengambilan kebijakan-kebijakan yang strategis. Terlebih, pertanian merupakan salah satu sektor yang strategis di Indonesia, begitu juga di NTB.

"Mengingat NTB termasuk daerah ke 11 secara nasional dalam kategori lumbung pangan. Ini yang kami harapkan, petugas kami sudah kami wanti-wanti untuk benar-benar melakukan pendataan itu sesuai dengan apa adanya. Karena kebijakan yang tepat bersumber dari data yang akurat," terangnya.

Ilustrasi petani padi.

Sensus pertanian yang dilakukan oleh 4.477 petugas akan didata semua kegiatan di semua sektor pertanian. Dalam artian sub sektor di sektor pertanian, dimana ada 7 sub sektor. Diantaranya, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan. Kemudian kehutanan dan jasa pertanian, serta perkebunan.

"7 subsektor itu yang akan kita lakukan pendataan secara keseluruhan, baik perorangan maupun oleh perusahaan, badan usaha yang berbadan hukum misalnya juga oleh kelompok tani dan usaha tani lainnya. Itu juga kita lakukan pengumpulan datanya," bebernya.

Pengumpulan data dari sensus pertanian yang dilakukan dalam rentan waktu 2 bulan. Mulai 1 juni 2023 - 31 juli 2023. Sehingga diharapkan petugas sudah turun pada 1 Juni 2023. Nantinya dalam pendataan setiap rumah didatangi.

"Ada dua kelompok, yang wilayah konsentrasi dan wilayah non konsentrasi. Kalau wilayah konsentrasi, kita setiap rumah dari rumah ke rumah kita datangi. Tetapi kalau non konsentrasi, kita datangi disitu ada usaha. Siapa saja yang ada di dalam usaha itu didata," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengatakan seharusnya sensus pertanian dilakukan minimal lima tahun sekali, agar pemerintah bisa memutuskan sebuah kebijakan dengan tepat.

Sensus pertanian 2023 dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari 1 Juni 2023 hingga 1 Juli 2023. Diharapkan usai sensus rampung, Kementerian Pertanian akan mempunyai data yang akurat sebagai penentu kebijakan.