Soal PDIP-PKS Bakal Oposisi, Pengamat: Jarak Ideologi Terlalu Jauh, bagai Minyak dan Air

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diisukan akan menjadi oposisi. Namun, jarak ideologi kedua parpol yang terlampau jauh membuat hal tersebut sulit terlaksana.

Demikian penilaian yang disampaikan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi.

Arya pun menganalogikan PDIP dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. "Secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," ujarnya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (2/3/2024).

Menurut Arya, hal yang paling mungkin bagi PDIP dan PKS tetap berada di luar pemerintahan dengan caranya masing-masing alias berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi tersebut juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tetapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," bebernya.

Arya menilai, kecil kemungkinan PDIP dan PKS bersatu meski keduanya beroposisi. Alasannya, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDIP dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Bersatunya PDIP dan PKS, Arya mengaku, didorong adanya platform politik berupa kementerian, yakni masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDIP dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.