Komisi IX DPR Minta Tim Investigasi MBG Libatkan Masyarakat Sipil

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR meminta tim investigasi yang dibentuk Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) dengan melibatkan masyarakat sipil. Langkah ini dinilai penting agar hasil investigasi lebih objektif dan transparan.

“Kami berharap tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Meski demikian, Charles menegaskan bahwa Komisi IX menyambut baik pembentukan tim investigasi. Menurutnya, investigasi diperlukan untuk mengungkap penyebab pasti kasus keracunan massal di sejumlah daerah.

“Kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya keracunan massal di beberapa titik di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (22/9/2025), BGN menyatakan siap membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, hingga kesehatan guna mempercepat penanganan kasus MBG.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menjelaskan, tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, karena untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan kesimpulan tanpa menunggu hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira penyebab anak-anak sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal lain,” jelasnya.

Menurut Nanik, investigasi BPOM biasanya membutuhkan waktu 4-7 hari di kota besar seperti Jakarta, dan bisa lebih lama di daerah, yakni hingga 14 hari, karena keterbatasan akses laboratorium.

“Sambil menunggu hasil BPOM, tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan tenaga kesehatan akan mempercepat temuan awal. Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengambil langkah perbaikan, baik pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pengobatan pasien,” tambahnya.