Program Makan Bergizi Bikin Ayam dan Telur Makin Langka

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi, kenaikan harga ayam potong dan telur ayam belakangan ini dipicu akibat meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang harga ayam naik karena kebutuhan MBG. Untuk masak ayam bagi 3.000 orang dibutuhkan sekitar 350 ekor ayam," jelas Dadan Hindayana Hal pada diskusi Food Business Opportunity yang digelar oleh BPP HIPMI di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, jika dihitung secara nasional, maka satu kali penyajian MBG setara dengan kebutuhan sekitar 350 ekor ayam per hari, yang bisa mencapai 2.800 ekor per bulan hanya untuk satu titik layanan.

“Kalau program ini dijalankan dua kali seminggu saja, maka dalam sebulan sudah butuh 2.800 ayam,” tambahnya.

Ia juga menyoroti fakta, 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia kini menyerap banyak daging dan telur ayam. Jika tidak diimbangi dengan munculnya peternak ayam baru, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan pasokan.

"Kalau tidak segera muncul peternak baru, bisa terjadi kekurangan pasokan ayam dan telur," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pelaksanaan program MBG menghadapi tekanan berat yang berada di luar perkiraan, terutama dalam ketersediaan pangan.

“Dari Rp 1,1 miliar dana yang sudah dikucurkan, sekitar 9.200 titik masih menghadapi masalah pangan,” ujarnya.

Tigor menyampaikan, dirinya harus segera ke Provinsi Aceh untuk memberi sosialisasi tata kelola SPPG, mengingat masih banyak daerah yang belum memahami prosedur standar.

Lebih mengejutkan lagi, Tigor mengungkap adanya praktik manipulatif dari pendaftar dapur SPPG nakal yang mencoba menjadi mitra secara tidak sah. BGN bahkan menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk ancaman keselamatan jiwa.

“Saat kami tolak pendaftar yang melebihi batas, kami terima ancaman, bahkan hingga soal nyawa. Ini bukan tugas mudah,” katanya.

BGN kini memberlakukan aturan ketat untuk menyaring pendaftar berdasarkan jumlah penerima manfaat di wilayah masing-masing.

“Negara kita perlu aturan keras. Kalau tidak bisa penuhi syarat, jangan lanjut bangun dapur,” tutupnya.