Perdebatan Harmonisasi RUU Hak Cipta Terjadi di DPR, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi DPR berdebat terkait definisi frasa penggunaan wajar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Fokus polemik meliputi parodi dan karya berbasis kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi merugikan pencipta.

Anggota Baleg DPR Ledia Hanifa Amaliah menyoroti tantangan era digital, khususnya ketika karya dimodifikasi atau diciptakan AI.

“Sekarang orang berdalih, kan ini AI, bukan buatan kita. Ketika AI mulai meng-create. Itu menjadi persoalan yang sulit untuk mengejarnya dan bisa merugikan pencipta,” ujar Ledia dalam rapat panitia kerja (Panja) harmonisasi RUU Hak Cipta, seperti dilansir laman DPR, ditulis Jumat (5/12/2025).

Ia mencontohkan dialognya dengan komunitas pembuat parodi. Mereka mengaku selalu meminta izin pencipta sebelum menggunakan unsur karya. Ledia menilai, harus ada kejelasan apakah istilah penggunaan wajar akan ditempatkan sebagai terminologi positif atau sebagai bentuk pengecualian dalam norma hukum.

Pada sisi lain, pengusul RUU sekaligus anggota Komisi X DPR Elfonda Mekel atau Once menyampaikan, definisi penggunaan wajar harus tegas membatasi penggunaan nonkomersial. Ia menekankan, aspek seperti pendidikan, penelitian, pemberitaan, kritik, dan pengutipan secara wajar sudah diakui sebagai penggunaan yang diperbolehkan.

“Pada dasarnya ini definisi untuk aspek-aspek nonkomersial. Untuk pemberitaan boleh, kritik boleh, pengutipan secara wajar boleh. Yang jadi pertanyaan adalah persoalan parodi. Untuk tujuan nonkomersial tentu boleh,” ujar Once.

Perdebatan ini mencerminkan upaya DPR untuk menyelaraskan UU Hak Cipta dengan laju teknologi, menjamin perlindungan pencipta sambil tetap memberi ruang bagi inovasi dan kreativitas.