Tolak Pilkada via DPRD, Tepi Indonesia: Itu Kemunduran Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak keras wacana sejumlah elite partai politik yang mengusulkan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan politik uang dinilai sebagai penyesatan logika publik.

Koordinator Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow, menegaskan mahalnya ongkos politik bukan disebabkan oleh sistem pilkada langsung. Menurut dia, hal itu karena perilaku elite politik serta buruknya tata kelola partai.

“Mengembalikan pilkada ke DPRD tidak akan menghapus politik uang. Yang terjadi justru lokalisasi korupsi, dari yang semula menyasar massa, kini cukup dilakukan di ruang tertutup antarelite partai dan fraksi. Ini jauh lebih berbahaya bagi demokrasi,” kata Jeirry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Jeirry, para elite yang kini mengangkat isu politik uang juga tidak memiliki posisi etik yang kuat untuk menggunakannya sebagai dalih perubahan sistem. Alasannya, selama ini merekalah yang kerap menjadi pelaku sekaligus penikmat praktik politik transaksional.

“Ini ironis dan munafik. Mereka menciptakan masalah, tetapi rakyat yang dihukum dengan dicabut hak pilihnya,” tegasnya.

Jeirry mengingatkan pilkada langsung merupakan mandat reformasi untuk memutus praktik “dagang sapi” yang dahulu marak terjadi di DPRD. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke parlemen dinilai sebagai langkah mundur besar dalam demokrasi.

“Jika pilkada kembali ke DPRD, kepala daerah hanya akan menjadi sandera dan petugas partai. Akuntabilitas kepada rakyat terputus, digantikan oleh loyalitas kepada elite dan pimpinan partai,” jelasnya.

Tepi Indonesia juga menolak keras penggunaan alasan efisiensi anggaran untuk merampas kedaulatan rakyat. Menurut Jeirry, jika biaya politik dinilai terlalu mahal, solusi seharusnya difokuskan pada inovasi dan reformasi, bukan mencabut hak pilih masyarakat.

“Digitalisasi pemilu, reformasi pendanaan partai politik, dan penegakan hukum yang keras terhadap politik uang adalah jalan keluarnya. Jangan rakyat yang dikambinghitamkan,” ujarnya.

Terkait hal  itu, Tepi Indonesia secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Skema tersebut dinilai hanya akan memperkuat oligarki dan mempermudah para pemodal besar membeli kekuasaan daerah dengan harga lebih murah di meja elite partai.

“Kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kalkulasi penghematan anggaran yang semu dan menyesatkan,” pungkas Jeirry.