Rakernas PDIP Digelar Besok, Pilkada oleh DPRD Jadi Sorotan

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Ancol, Jakarta Utara, pada 10-12 Januari 2025. Sejumlah sikap politik strategis akan dibahas dalam agenda tersebut, termasuk penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, rakernas akan menjadi momentum bagi partai untuk menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam kehidupan demokrasi nasional. PDIP, kata dia, tetap berkomitmen menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Tema 'Satyam Eva' bukan sekadar slogan, tetapi pesan moral bersikap, berani berbicara kritis sebagai cermin kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi, serta berani menempuh jalan ‘anti mainstream’ di dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” kata Ganjar saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

Ganjar tidak menampik bahwa salah satu agenda penting dalam rakernas tersebut adalah sikap PDIP yang menolak wacana pilkada oleh DPRD. Menurutnya, pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak boleh dihilangkan.

Ia menilai alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dalih untuk mengembalikan pilkada ke DPRD seharusnya disikapi dengan pembenahan sistem, bukan dengan menghapus mekanisme pemilihan langsung. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemberian subsidi kepada partai politik.

“Untuk PDIP, soal tingginya biaya pilkada bisa direduksi dengan pembatasan aturan kampanye, seperti tempat pemasangan atribut yang bisa disubsidi oleh pemerintah dengan memberikan tempat-tempat yang khusus untuk semua calon,” kata dia.

Selain persoalan pilkada, Ganjar juga menyinggung adanya pihak-pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam proses pemilu, tetapi hingga kini tidak mendapatkan sanksi hukum. Meski demikian, ia tidak memerinci lebih jauh pihak yang dimaksud.

Menurut Ganjar, berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam Rakernas PDIP. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas demokrasi dan pelaksanaan pilkada langsung, bukan justru menghapusnya.

“Di dalam rakernas I akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, persoalan ekonomi, korupsi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” katanya.

Rakernas ini diperkirakan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi politik PDIP yang berpengaruh terhadap arah kebijakan partai ke depan, khususnya dalam menyikapi dinamika demokrasi dan tata kelola pemilu di Indonesia.