Megawati Tegaskan Pilkada Langsung Adalah Harga Mati Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mandat reformasi yang tidak boleh diganggu gugat. Ia menolak keras kembalinya mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Penegasan tersebut disampaikan Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Di hadapan ribuan kader, Presiden ke-5 RI ini mengingatkan, kedaulatan di tangan rakyat adalah buah dari perjuangan panjang melawan sentralisme kekuasaan masa lalu.

"Mekanisme ini lahir dari upaya rakyat merebut kembali hak politiknya. Pilkada langsung membuka ruang partisipasi sekaligus memperkuat legitimasi pemimpin daerah," ujar Megawati.

Menurutnya, sistem ini memungkinkan adanya kontrol sosial langsung terhadap pemegang kekuasaan di tingkat lokal.

Megawati juga menepis anggapan pemilihan oleh DPRD dapat menekan biaya politik secara signifikan. Ia menilai, alasan efisiensi atau stabilitas sering kali digunakan sebagai tameng untuk mengerdilkan kualitas demokrasi. Baginya, kedaulatan rakyat tidak bisa ditukar dengan alasan teknokratis semata.

Sikap PDI-P dalam mempertahankan pilkada langsung diklaim bukan sekadar manuver politik praktis. Megawati menyebut hal ini sebagai prinsip ideologis dan konstitusional yang fundamental. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut memastikan akan menghadang setiap wacana yang berpotensi menarik mundur capaian demokrasi Indonesia.

"Pemimpin yang lahir dari rahim pilihan rakyat memiliki ikatan moral jauh lebih kuat ketimbang mereka yang sekadar dipilih segelintir elite di parlemen daerah. PDI Perjuangan berkomitmen mengawal sistem ini sebagai jalur sah, partisipatif, dan konstitusional dalam sirkulasi kepemimpinan daerah," tegas Megawati.