Menteri PPPA Jamin Kedua Kakak Korban Anak NTT Mendapat Hak Pendidikan

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kasus seorang anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya sendiri.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan fokus utama kementerian yang ia pimpin adalah melakukan pendampingan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan. Termasuk kedua orang kakak korban yang berusia remaja dan masih harus bersekolah.

“Jadi yang kami utamakan adalah bagaimana penguatan kepada keluarga, di situ ada nenek, ada ibu, dan dua saudaranya. Kami sedang mengupayakan bersama berbagai dinas yang ada memberikan dampingan secara psikologis,” ujar Arifah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

Arifah menambahkan, pihaknya akan mendatangkan psikolog klinis dari kabupaten terdekat, mengingat belum tersedianya psikolog klinis di lokasi. Selain itu, pemerintah memastikan kedua kakak korban berusia 14 dan 17 tahun mendapatkan haknya, terutama hak atas pendidikan.

Ia mengungkap koordinasi telah dilakukan oleh Kementerian PPPA dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan setempat.

“Kami berkoordinasi dengan dinas terkait bagaimana kedua kakak dari korban, yang satu usia 17 tahun, yang kedua 14 tahun, untuk bisa mendapatkan hak-haknya yaitu terutama hak pendidikan. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, akan diupayakan supaya kedua kakaknya ini bisa mendapatkan pendidikan,” kata Arifah.

Menteri PPPA juga menuturkan, berdasarkan analisa sementara, peristiwa tragis ini merupakan akumulasi beberapa faktor, termasuk kemiskinan. Ia menilai, kondisi keluarga yang orang tuanya harus bekerja membuat anak tidak mendapat pendampingan penuh, sehingga tidak memiliki tempat untuk bercerita.

Kementerian PPPA menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan agar keluarga korban, terutama kedua kakaknya, tetap mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak.