Ironi Anak Bunuh Diri di NTT

Jakarta, Beritasatu.com – Kematian YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyingkap wajah paling keras dari kemiskinan struktural yang lama dibiarkan di Indonesia. Siswa kelas IV sekolah dasar itu mengakhiri hidup dengan tragis karena tak mampu membeli kebutuhan sekolah. Sebuah tragedi yang mencerminkan kegagalan negara melindungi anak miskin.

Kasus bunuh diri YBR memperlihatkan lemahnya jaringan pengamanan sosial, sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan dan memenuhi hak pendidikan anak. Ini bukan semata persoalan individual, tetapi mencerminkan masalah struktural yang serius.

“Fenomena ini harus dilihat sebagai problem sosial yang bersifat struktural. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar membuat sebagian masyarakat hidup dalam kondisi ekstrem, bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling mendasar,” kata sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta, Kamis (5/2/2026).

Kemiskinan tak boleh lagi dipandang sebagai persoalan ekonomi, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan anak. Pembangunan yang timpang selama ini telah melahirkan kekerasan struktural, terutama bagi kelompok miskin yang aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut memunculkan tekanan psikologis berat yang kerap tidak disadari oleh orang dewasa. Situasi hidup yang penuh keterbatasan dapat menimbulkan rasa putus asa yang meresap ke dalam batin anak.

“Keputusan bunuh diri pada anak merupakan ekspresi dari kebuntuan dan hilangnya harapan terhadap masa depan. Anak belum memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan eksistensial secara mandiri,” ujar Andreas.

Sebagai langkah pencegahan agar kasus YBR tak terulang, Andreas mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola negara, penguatan peran keluarga, serta transformasi sekolah menjadi ruang dialog yang inklusif dan aman bagi anak. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.

“Kepiluan anak-anak adalah kepiluan bangsa. Kasus bunuh diri anak menjadi peringatan keras negara harus segera berbenah untuk melindungi generasi mudanya,” kata Andreas.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kasus bunuh diri YBR merupakan produk dari kemiskinan struktural.

“Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Tamparan keras bagi negara yang gagal dalam melindungi hak asasi manusia,” katanya.

Dia menyorot ironi dalam kebijakan anggaran negara. Saat seorang anak mengakhiri hidupnya untuk merespons beban kemiskinan keluarga yang tidak mampu membeli alat tulis seharga tidak sampai Rp 10.000, negara malah akan menggelontorkan Rp 17 triliun untuk biaya keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace, Rp 350 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG), dan Rp 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih.

Usman mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata. Kemiskinan membuat anak rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Kematian YBR menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Hak pendidikan tak hanya biaya sekolah, tetapi peralatan belajar mengajar. Kegagalannya berpengaruh pada psikologis anak terlebih ketika berada dalam kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan membuat orang merasa tersisih, direndahkan martabatnya, dan tidak berdaya. Itu dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan sipil, sosial, politik, dan budaya di tengah masyarakat, termasuk menikmati hak atas pendidikan.

“Kemiskinan membuat orang merasa suara mereka tidak didengar. Berkaca dari kejadian memilukan ini kami mendesak evaluasi total program pemberantasan kemiskinan serta pendidikan gratis agar kasus YBR tidak terulang lagi. Negara harus melibatkan masyarakat terdampak dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Usman.

Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti mengatakan kematian YBR bukti negara masih abai dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak, terutama dari keluarga miskin.

“Kasus siswa usia 10 tahun yang bunuh diri di NTT terjadi karena adanya pengabaian atas amanah konstitusi soal pembiayaan pendidikan,” kata Retno.

Tak Tersentuh Bansos

Kematian YBR juga menguak sistem pendataan bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya baik. Keluarga anak itu benar-benar tidak terdata dan belum pernah menerima bansos, padahal kehidupannya cukup miskin.

“Orang tua almarhum YBR memang belum pernah terdata sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga selama ini tidak menerima bantuan sosial,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Kementerian Sosial langsung menurunkan tim untuk melakukan asesmen langsung kondisi keluarga YBR, termasuk sang nenek yang selama ini menjadi pengasuhnya setelah bocah itu tewas bunuh diri.

“Harapannya, keluarga almarhum YBR dan neneknya bisa segera masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sehingga berhak menerima bantuan ke depan,” kata Gus Ipul.

Ipul mengakui ketidaktepatan sasaran bansos masih menjadi persoalan nasional. Menurutnya, dari total bansos yang disalurkan sepanjang 2024 hingga 2025, sekitar 45% masih belum tepat sasaran, sehingga terus berupaya diperbaiki datanya.

Dari 35 juta data penerima bansos yang harus diverifikasi, baru 12 juta warga yang telah tervalidasi. Sementara sisanya masih menunggu proses pengecekan langsung di lapangan.

“Masih ada jutaan data yang harus kami verifikasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengaku kasus YBR bunuh diri bukti kegagalan pemerintah dalam melindungi anak dari keluarga miskin. Dia turut mengkritik Pemkab Ngada yang dinilai lamban merespons persoalan dihadapi YBR.

"Ini alarm bagi kita untuk serius mengurus masalah seperti ini. Pranata sosial, agama, dan budaya kita gagal sampai ada anak meninggal karena miskin," ujar Melki.

Kehidupan YBR

YBR ditemukan tewas gantung diri di pohon cengkih dalam kebun milik neneknya di Karadhara, Dusun IV, Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT, pada Kamis (29/1/2026). Sebelumnya dia meminta uang untuk kebutuhan sekolah berupa beli buku dan pulpen, tetapi sang ibu Maria Goreti Te'a (47) yang hidup miskin tidak bisa menyanggupinya.