Kemenkomdigi Panggil Google dan Meta Soal Kepatuhan PP Tunas

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengambil langkah tegas dengan memanggil Google dan Meta untuk menjalani pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap aturan perlindungan anak di ruang digital.

Pemanggilan ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang mengatur kewajiban platform digital dalam melindungi pengguna anak, termasuk pembatasan usia di bawah 16 tahun.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang terukur dan sesuai prosedur.

“Pemanggilan ini adalah bagian dari penegakan hukum yang terukur dan sesuai prosedur. Negara hadir dan tegas. Tidak ada toleransi terhadap ketidakpatuhan yang berpotensi membahayakan anak di ruang digital,” tegasnya, Senin (30/3/2026).

Meutya menjelaskan, tahapan penegakan hukum dalam PP Tunas dimulai dari pengawasan melalui pemantauan, dilanjutkan pemeriksaan, hingga pemberian sanksi administratif secara bertahap.

Selain Google dan Meta, Kemenkomdigi juga telah memberikan peringatan kepada platform lain, seperti TikTok dan Roblox agar segera menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

Jika tidak ada perbaikan signifikan, pemerintah tidak segan melanjutkan ke tahap pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut. Pada sisi lain, pemerintah memberikan apresiasi kepada platform yang dinilai responsif, seperti Bigo Live dan X, yang telah menerapkan verifikasi usia dan menonaktifkan akun pengguna di bawah 16 tahun.

“Apresiasi kami sampaikan kepada platform yang responsif dan patuh. Ini menunjukkan kepatuhan bukan hal yang sulit jika ada komitmen,” ujar Meutya.

Kemenkomdigi menegaskan langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk komitmen negara dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Pemerintah juga mengingatkan seluruh perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi regulasi nasional. Ke depan, pengawasan akan terus diperketat, dan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang mengabaikan aturan.