BPJS Kesehatan Perkuat Perlindungan Kesehatan hingga ke Desa

Jakarta, Beritasatu.com – BPJS Kesehatan memperkuat upaya perluasan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke pelosok desa melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta Badan Perencanaan, Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Badan Gizi Nasional.

Kolaborasi ini difokuskan pada integrasi data, perluasan cakupan kepesertaan, serta peningkatan kepatuhan peserta secara berkelanjutan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan kerja sama ini bertujuan memastikan layanan JKN dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

“Kerja sama ini agar program JKN benar-benar sampai ke desa-desa. Kita ingin memastikan perlindungan jaminan kesehatan bisa dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia mengungkapkan, cakupan kepesertaan JKN saat ini telah mencapai sekitar 98% dari total penduduk Indonesia. Dengan capaian tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

“Yang terpenting, jangan sampai ada masyarakat yang jatuh miskin karena biaya berobat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menilai kerja sama ini sejalan dengan visi pembangunan desa yang diusung Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam program Asta Cita yang menekankan pemerataan ekonomi dari desa.

“Kesehatan menjadi faktor kunci. Program-program di desa, termasuk makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, membutuhkan masyarakat yang sehat,” kata Yandri.

Ia menegaskan, pihaknya akan mengawal implementasi kerja sama tersebut agar masyarakat desa semakin memahami pentingnya jaminan kesehatan.

“BPJS adalah alat negara untuk memastikan layanan kesehatan hadir bagi masyarakat. Jangan sampai warga desa jatuh miskin karena sakit,” ujarnya.

Dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 75.000 di seluruh Indonesia, Yandri optimistis peningkatan akses layanan kesehatan akan berdampak langsung terhadap kemajuan desa.

“Kalau desa sehat, desa maju, dan desa makmur, maka Indonesia sehat, makmur, dan maju akan menjadi kenyataan,” pungkasnya.