6 Bupati dan Wali Kota Terjaring OTT KPK 2026, Siapa Paling Tajir?

Jakarta, Beritasatu.com - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 menyeret sejumlah kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia.

Bersamaan dengan proses hukum yang berjalan, perhatian publik juga tertuju pada harta kekayaan para pejabat tersebut. Data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi rujukan penting untuk melihat seberapa besar aset yang dimiliki para kepala daerah yang terjerat kasus ini.

Dari enam nama yang tercatat, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah kekayaan yang mereka laporkan. Berikut perbandingan harta kekayaan enam bupati dan wali kota yang terjaring OTT KPK 2026.

Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK 2026

Enam kepala daerah yang terseret kasus korupsi pada era Presiden Prabowo Subianto berasal dari latar belakang politik yang beragam. Mereka adalah:

1. Wali Kota Madiun, Maidi.
2. Bupati Pati, Sudewo.
3. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
4. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
5. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
6. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Dari keenam nama tersebut, harta kekayaan tertinggi dimiliki oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, sementara yang terendah tercatat atas nama Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

1. Wali Kota Madiun Maidi (Rp 16,9 miliar)

Maidi terjaring OTT KPK pada 19 Januari 2026 terkait dugaan korupsi fee proyek serta dana CSR. Setelah penangkapan tersebut, ia ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan laporan LHKPN periodik 2025 yang disampaikan pada 16 Maret 2026, total harta kekayaan Maidi mencapai Rp 16.972.858.274 setelah dikurangi utang sebesar Rp 1.207.223.726.

Sebagian besar asetnya berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 15,98 miliar yang tersebar di Madiun, Magetan, dan Ngawi. Selain itu, ia memiliki kendaraan dengan nilai Rp 667 juta, harta bergerak lainnya Rp 95,8 juta, serta kas Rp 1,43 miliar.

2. Bupati Pati Sudewo (Rp 31,5 miliar)

Sudewo yang menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025-2030 terjerat kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di pemerintahan desa.

Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 11 April 2025, total harta kekayaannya mencapai Rp 31.519.711.746 tanpa utang.

Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 17,03 miliar yang tersebar di Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban. Ia juga memiliki kendaraan senilai Rp 6,33 miliar, termasuk BMW X5 2023 dan Toyota Alphard 2024.

Selain itu, terdapat harta bergerak Rp 795 juta, surat berharga Rp 5,39 miliar, serta kas Rp 1,96 miliar.

3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Rp 85,6 miliar)

Fadia Arafiq menjadi kepala daerah dengan harta kekayaan terbesar di antara daftar ini. Ia terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dalam LHKPN per 30 Maret 2025, total kekayaannya tercatat Rp 85.623.500.000 setelah dikurangi utang Rp 3,2 miliar.

Aset utamanya berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 74,29 miliar yang tersebar di Pekalongan, Jakarta, Bogor, Depok, Semarang, hingga Badung. Selain itu, ia memiliki kendaraan Rp 1,18 miliar, harta bergerak Rp 3,02 miliar, serta kas Rp 10,33 miliar.

4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (Rp 19,5 miliar)

Muhammad Fikri Thobari terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Berdasarkan LHKPN per 7 Agustus 2024, total harta kekayaannya mencapai Rp 19.530.683.491 setelah dikurangi utang Rp 12,9 miliar.

Ia memiliki 14 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 14,6 miliar yang tersebar di wilayah Bengkulu. Selain itu, terdapat dua kendaraan senilai Rp 900 juta, harta bergerak Rp 45 juta, serta kas Rp 7,2 miliar.

5. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (Rp 12 miliar)

Syamsul Auliya Rachman menjadi kepala daerah dengan harta kekayaan paling rendah dalam daftar ini. Ia terjerat kasus dugaan pemerasan.

Dalam laporan LHKPN per 19 Januari 2026, total kekayaannya sebesar Rp 12.039.790.782 setelah dikurangi utang Rp 215 juta.

Asetnya terdiri dari tanah dan bangunan Rp 8,15 miliar, kendaraan Rp 1,4 miliar, harta bergerak Rp 360 juta, kas Rp 1,29 miliar, serta harta lainnya Rp 1,05 miliar.

6. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (Rp 20,3 miliar)

Gatut Sunu Wibowo ditangkap dalam OTT KPK pada April 2026 terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Total harta kekayaannya mencapai Rp 20.335.211.000 berdasarkan laporan khusus awal menjabat pada 3 Maret 2026.

Aset terbesar berasal dari tanah dan bangunan Rp 14,53 miliar. Ia juga memiliki kendaraan dengan nilai Rp 3,47 miliar, harta bergerak Rp 1,74 miliar, serta kas Rp 592 juta.

Siapa Paling Tajir?

Jika dibandingkan secara keseluruhan, terlihat kesenjangan yang cukup lebar antara kepala daerah yang satu dengan lainnya. Fadia Arafiq tercatat memiliki harta kekayaan terbesar dengan Rp 85,6 miliar, diikuti oleh Sudewo dengan Rp 31,5 miliar.

Sementara, Gatut Sunu Wibowo sebesar Rp 20,3 miliar, Muhammad Fikri Thobari Rp 19,5 miliar, Maidi Rp 16,9 miliar, dan yang terendah adalah Syamsul Auliya Rachman dengan Rp 12 miliar. Dari data tersebut, Fadia Arafiq menempati posisi teratas dengan selisih yang cukup jauh dibandingkan kepala daerah lainnya.

Kasus OTT KPK yang menjerat enam kepala daerah pada 2026 tidak hanya mengungkap dugaan praktik korupsi, tetapi juga membuka gambaran mengenai harta kekayaan para pejabat publik.

Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam jumlah aset yang dimiliki, dengan rentang dari Rp 12 miliar hingga Rp 85,6 miliar. Transparansi melalui LHKPN menjadi instrumen penting bagi publik untuk menilai integritas pejabat negara.