DPR Akan Panggil Menhan Bahas Isu Izin Penerbangan Militer AS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin seusai masa reses untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk polemik izin penerbangan militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan salah satu agenda utama adalah klarifikasi terkait isu blanket overflight clearance atau izin penerbangan militer tanpa batas bagi AS.

“Segera setelah kita masuk reses, kabarnya dipercepat. Tadinya 21 Mei, tetapi reses dimulai 14 Mei, kita pasti undang beliau,” ujar Utut kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).

Utut mengungkapkan dirinya telah menerima penjelasan awal dari Sjafrie bahwa tidak ada kesepakatan terkait izin penerbangan militer tanpa batas tersebut. Meski demikian, DPR tetap meminta penjelasan rinci mengenai hasil pertemuan di Pentagon.

Selain isu tersebut, Komisi I DPR juga akan meminta klarifikasi terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian di Timur Tengah.

Peristiwa tersebut memicu diskusi publik mengenai kemungkinan penarikan pasukan Indonesia dari misi perdamaian internasional.

“Kita semua berduka atas tiga prajurit kita yang gugur. Ada Mayor Anumerta Sulmi, Praka Anumerta Farizal, serta Serka Anumerta Muhammad Nur Irfan. Saya ikut menjemput di bandara dan memberi penghormatan terakhir,” kata Utut.

DPR menegaskan raker ini penting untuk memastikan transparansi kebijakan pertahanan sekaligus mengevaluasi langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan udara dan keselamatan prajurit di luar negeri.