PKB Tidak Setuju Penggunaan Hak Angket Minyak Goreng

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Faisol Reza mengatakan pihaknya tidak setuju usulan PKS menggunakan hak angket menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng belakang ini. PKB, kata Faisol, masih fokus dengan langkah-langkah yang diambil DPR khususnya Komisi VI DPR terkait persoalan minyak goreng ini.

"Nggak (menggulirkan hak angket minyak goreng)," kata Faisol kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Faisol mengatakan PKB fokus pada Panitia Kerja (Panja) yang sudah dibentuk oleh Komisi VI dalam menyikapi kisruh minyak goreng. PKB, tutur Faisol, akan memaksimalkan kerja Panja untuk mengurai persoalan minyak goreng ini.

"Kita sudah membentuk Panja di Komisi VI terkait minyak goreng dan pangan. Kita Fokus di sana," tegas Faisol.

Baca Juga: Minyak Goreng Langka, PKS Gulirkan Penggunaan Hak Angket

Sebelumnya, PKS sudah menyatakan secara resmi akan mengusulkan penggunaan hak angket terkait kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakang ini. Pasalnya, kisruh minyak goreng telah membebani masyarakat dan bahkan terdapat masyarakat yang meninggal dunia karena antrean untuk mendapatkan minyak goreng.

Selain itu, PKS menemukan sejumlah indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam persoalan minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

"Karenanya, kami Fraksi PKS mengusulkan hak angket tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng. Selanjutkan kami akan berkomunikasi dengan anggota DPR lintas fraksi untuk meloloskan usulan ini sehingga DPR membentuk pansus hak angket," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).