Relawan Jokowi Bawa Masalah MoU KPU-Lemsaneg ke DKPP

Jakarta - Merasa politik nasional dilanda gempa bumi melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Relawan Jokowi mengirimkan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Astro Girsang, Pengacara Relawan Jokowi, MoU tersebut berpotensi melanggar etik penyelenggaran pemilu karena membiarkan data pemilu yang seharusnya rahasia, menjadi "diketahui" dan dimiliki lembaga lain.

"KPU sudah menyalahi kode etik, maka hal ini harus digugat ke DKPP agar MoU tersebut dibatalkan," kata Astro, di Jakarta, Rabu (9/10).

Didampingi Ketua DPP Syafti Hidayat, Astro mengatakan, gempa bumi politik nasional bukan hanya terjadi melalui MoU KPU-Lemsaneg. Tetapi juga larangan KPU untuk menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan program partai politik. Media sosial hanya diperbolehkan antara 16 Maret hingga 5 April 2014.

Satu hal lain lagi yang dicermati Relawan Jokowi adalah rencana pemerintah mengontrol Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Perppu MK. Diduga hal itu adalah antisipasi agar sengketa pemilu yang pasti akan terjadi dalam 2014 untuk Pemilihan Legistatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), ditangani hakim-hakim MK pro pemerintah.

Ketiga peristiwa yang terjadi secara berurutan, tutur Astro, tidak bisa dianggap sebagai keadaan yang berdiri sendiri, diduga kuat sebagai sesuatu yang by design. Partai tertentu sudah gelap mata dan menempuh segala cara untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2014.

"Taruhannya sangat luas dan membawa implikasi besar, yang dengan sendirinya mengundang people power nasional. Kita harus menghindari gempa bumi politik nasional. Hanya satu cara, lawan," tegas Astro.