BPK Gelar Pertemuan Badan Audit Negara Sedunia di Bali

Selasa, 25 Februari 2014 | 10:50 WIB
MS
FB
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: FMB
 Pertemuan ke-7 dari Organisasi badan-badan audit negara se-dunia (International Organisation of Supreme Audit Institutions/Intosai) di Hotel Sheraton Bali, Selasa (25/2).
Pertemuan ke-7 dari Organisasi badan-badan audit negara se-dunia (International Organisation of Supreme Audit Institutions/Intosai) di Hotel Sheraton Bali, Selasa (25/2). (Beritasatu.com/Markus Junianto Sihaloho)

Bali - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan pertemuan ketujuh dari Organisasi badan-badan audit negara se-dunia (International Organisation of Supreme Audit Institutions/Intosai), untuk membicarakan audit kinerja Pemerintahan.

Pertemuan yang dihadiri perwakilan badan audit dari puluhan negara anggota Intosai itu, dilaksanakan di Hotel Sheraton, Bali, sejak Selasa (25/2) hingga Rabu (26/2).

Ketua BPK Hadi Purnomo membuka acara itu, bersama dengan pimpinan BPK lainnya seperti Sapto Amal Damandari dan Hasan Bisri. Juga hadir Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.

Menurut Hadi Purnomo, acara itu bertujuan membahas indikator kunci pembangunan nasional (Key National Indicator/KNI) yang akan digunakan badan audit untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya oleh Pemerintah. Dengan itu, diharapkan kredibilitas badan audit negara dalam mendisain serta mengontrol KNI juga meningkat.

"Pertemuan ini akan membantu pemerintahan negara-negara dalam mempromosikan peningkatan efisiensi, transparansi serta kepercayaan publik, untuk berjuang melawan korupsi," kata Hadi saat membuka acara itu.

Dia melanjutkan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan ketidakjelasan fokus kerap terjadi tidak hanya pada implementasi sebuah kebijakan pembangunan, tetapi juga terjadi pada proses perencanaannya.

Dalam arti tertentu, pertemuan itu akn kontekstual dengan kebutuhan Indonesia untuk mempertajam kemampuan audit kinerja dari seluruh lembaga Pemerintahan yang ada.

Selama ini, BPK lebih banyak berkutat pada audit penggunaan keuangan negara. Sebagai contoh, Pemerintah menggunakan dana triliunan rupiah untuk membuat infrastruktur telekomunikasi. BPK menelaah apakah dana sudah digunakan dengan benar sesuai UU yang berlaku.

Dengan audit kinerja, kata Hadi, yang diaudit tak lagi hanya penggunaan keuangan negara saja, tapi juga sejauh mana dampak serta hasil kebijakan itu terhadap visi dan misi sebuah negara.

"Apa outcome-nya? Ini hasilnya nanti. Kalau digabungkan kedua audit itu, maka terciptalah sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia," tegas Hadi.

Dengan audit kinerja, BPK berharap bisa berperan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan melalui rekomendasi-rekomendasinya.

Pertemuan itu adalah lanjutan dari pertemuan keenam yang dilaksanakan 2013 lalu di Krakow, Polandia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon