Partai Demokrat Terbanyak Lakukan Pelanggaran Kampanye di Jabodetabek

Jakarta - Matamassa menemukan 722 laporan pelanggaran pemilu baik pidana dan administrasi dari masyarakat selama 7 Februari sampai 8 Maret 2014. Dari total pelaporan, dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 688 dan pidana 34.

Anggota Matamassa Jakarta, Umar Idris, menjelaskan bahwa temuan tersebut hanya dihimpun dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari seluruh laporan, Demokrat paling banyak melakukan pelanggaran.

"Partai Demokrat, paling banyak melanggar yakni 149 pelanggaran, disusul PDI Perjuangan 127 pelanggaran, dan Partai Hanura 126," ujarnya di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/3).

Pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan parpol sebagian besar berupa pemasangan iklan di media massa seperti koran, media online, dan televisi. Berdasar Peraturan KPU, kampanye di media dan rapat umum terbuka, baru dimulai 16 Maret sampai 5 April.

"Temuan pelanggaran pidana lainnya adalah adanya seorang caleg membagi-bagikan beras yang bungkusnya terdapat informasi nama, partai dan nomor urut. Caleg tersebut juga membagikan kalender dan contoh surat suara," imbuh Umar.

Sementara untuk kategori pelanggaran administrasi paling banyak berupa pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan pembagian zonasi. Selain itu, ada poster yang dipaku di pohon, juga spanduk yang ditempel melintang di tiang listrik.

Parpol selanjutnya yang melanggar terbanyak adalah Partai Gerindra (96), Partai Golkar (81), Partai NasDem (79), PKS (70), PPP (51), PAN (46), PKPI (37), PBB (29), terakhir PKB (28).

Tingginya jumlah pelaporan, kata Umar, menunjukkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi melalui teknologi informasi sangat tinggi.