Terkait Kampanye Presiden, Bawaslu Akan Panggil Demokrat

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu berencana memanggil Partai Demokrat dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi terkait kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai, kata Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Jakarta, Jumat (28/3).

"Kami berencana memanggil Partai Demokrat sebagai pihak yang melakukan kampanye, kemudian mungkin Sesneg sebagai lembaga yang mengurus perjalanan presiden," kata Nelson ketika ditemui di kantornya.

Dia mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kampanye oleh pejabat negara yang menggunakan fasilitas milik negara.

Terkait hal itu, Bawaslu segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

"Karena ini menyangkut Presiden, kami minta pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dengan Bawaslu guna memperjelas masalah ini," tambahnya.

Jumat pagi, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dan Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandrino mengadukan dugaan pelanggaran kampanye oleh Presiden Yudhoyono.

"Penggunaan uang negara untuk penyewaan pesawat komersial guna kepentingan kampanye tidak dapat disebut sebagai fasilitas negara," kata Girindra.

Seharusnya biaya penyewaan tersebut tidak berasal dari APBN, melainkan dari kantong Partai Demokrat.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan Presiden menghormati undang-undang terkait akuntabilitas anggaran Negara.

Presiden Yudhoyono juga akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di akhir kampanye guna memeriksa keuangannya.

"Itu sudah diterapkan dalam Pilpres 2009, dan prinsip itu akan dipakai lagi sebagai pemandu untuk transparansi dan akuntabikitas Kampanye SBY," kata Daniel.