Ada Landasan Hukum, KIS-KIP-KKS Sempurnakan Program Lama

Jakarta - Stafsus Kemenko Pengembangan SDM dan Kebudayaan, Dolfie OFP menjelaskan pelurusan atas kesimpangsiuran terkait pendanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurutnya, dalam APBN 2014, Pemerintah membantu iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu demi memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para peserta akan mendapatkan kartu JKN. Tercatat peserta penerima iuran itu 86,4 juta penduduk.

"Nah, KIS itu menyempurnakan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yakni peserta lebih luas menjangkau tuna wisma, penghuni panti sosial, dan bayi yang baru lahir. Manfaat diperluas tidak hanya pelayanan pengobatan tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi," jelas Dolfie di Jakarta, Senin (10/11).

Dalam konteks program jangka pendek Pemerintahan Jokowi-JK, kata Dolfie, akan dibagikan kartu KIS kepada 4,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan. Untuk anggaran cetak kartu dan operasional dari BPJS, sementara pengiriman kartu oleh APBN-P 2014.

Sementara untuk KIP, di APBN 2014 terdapat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran Rp6 triliun. Diberikan kepada anak yang bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA.

"KIP mengganti program BSM," kata Dolfie.

Manfaat KIP, bantuan diberikan kepada anak usia sekolah pada keluarga tidak mampu, yang bersekolah maupun tidak bersekolah. Artinya bantuan termasuk untuk yang sekolah formal maupun bersekolah non formal.

"Yang terpenting anak usia sekolah. Jumlah perkiraan mencapai 24 juta, yang masih diverifikasi. Manfaat lainnya, KIP menjamin keberlanjutan anak bersekolah dari SD, SMP, dan SMA," ujarnya.

Program jangka pendek Pemerintahan Jokowi-JK adalah membagikan KIP kepada 152 ribuan lebih anak. Anggaran pencetakan kartu dan operasional dari APBN-P 2014.

Sementara untuk program KKS, adalah yang selama ini berasal dari program Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu. KPS digunakan untuk mendapatkan BLSM saat kenaikan harga BBM.

Kata Dolfie, oleh Jokowi-JK, KKS dibuat menjadi perluasan manfaat KPS yakni sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran dana kompensasi. Tetapi juga untuk penyaluran bantuan lain seperti bantuan pupuk, subsidi solar untuk nelayan, dan lain sebagainya.

Program jangka pendek Pemerintahan Jokowi-JK adalah membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu dengan dana Rp 200.000 perbulan selama dua bulan. Akan dilakukan dengan dua cara, yakni 14,5 juta dengan giro pos, dan 1 juta dengan SIM Card yang berfungsi sebagai e-money.

"‎Anggaran dari APBN-P 2014 pos Cadangan Perlindungan Sosial," imbuhnya.