Pemerintah Diminta Terus Salurkan Raskin

Mataram - Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pemerintah tetap menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) karena merupakan bagian dari kegiatan negara untuk kesejahteraan rakyat.

"Itu sebagai bagian dari kegiatan negara untuk (mensejahterakan) rakyat. Kalau kegiatan afirmatif untuk rakyat semuanya dihilangkan, lantas apa yang diberikan negara kepada rakyat secara langsung," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (10/12).

Hal itu dikatakannya ketika meninjau gudang penyimpanan beras milik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB, di Kelurahan Dasan Cermen, Kota Mataram.

Peninjauan gudang penyimpanan kebutuhan pokok tersebut sebagai salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja dalam rangka reses Politisi Partai Demokrat tersebut bersama dengan sejumlah anggota Komisi IV DPR lainnya di NTB.

Ikut mendampingi para wakil rakyat tersebut Kepala Dinas Perkebunan NTB Husnul Fauzi, Kepala Divre Bulog NTB M Sugit dan sejumlah pejabat dari PT Pupuk Kaltim.

Menurut dia, raskin adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan semacam upaya afirmatif untuk rakyat yang didasarkan pada undang-undang (UU), baik UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pembedayaan Petani, dan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Herman menambahkan, pangan merupakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, negara punya kewajiban memenuhi hak asasi warganya dengan berbagai cara, salah satunya menyalurkan raskin.

"Saya rasa raskin harus tetap ada, kalau pun ada mekanisme atau pun cara yang belum efektif maupun belum baik itu diperbaiki, bukan masalah raskin yang harus ditiadakan," ujarnya.

Herman juga menegaskan penyaluran raskin sebagai salah satu cara menstabilkan harga kebutuhan pokok, sehingga otomatis menjadi bagian komponen yang penting untuk menjaga laju inflasi.

Jika Bulog hanya diberikan kesempatan menstabilkan harga melalui kegiatan operasi pasar, tentu tidak akan mampu karena cakupan untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok relatif luas.

"Jadi jangan berpikir sempit tentang raskin," ucap Herman.

Meskipun sekedar wacana dari pemerintah, menurutnya, pemerintah daerah harus menyuarakan agar penyaluran raskin tetap diadakan karena gubernur sangat terbantu dengan adanya raskin.

"Memang masih wacana yang dikembangkan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi saya berterima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena masih berpikir bahwa raskin perlu ada dengan perbaikan dari sisi penyaluran," katanya.