Masalah Harga dan Lahan, Hambat Pembangunan SPBG di Jakarta

‎Jakarta - Rencana pemerintah untuk menjalankan program diversifikasi dan ‎konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) di Jakarta terhalang keterbatasan lahan yang semakin sulit dicari dengan ketersediaan jalur pipa gas.
‎
Selain itu, harga satuan BBG yang jauh lebih murah di Jakarta dibandingkan dengan wilayah di luar Jakarta, membuat pihak swasta yang selama ini memiliki lini usaha SPBG di ibukota tidak berkembang dan justru tutup karena cost production tidak sejalan dengan keuntungan yang didapat.

CEO PT Jakarta Utilitas Propertindo, Chairul Hakim, mengatakan, selama ini SPBG di Jakarta tidak berkembang karena disparitas harga BBG sehingga harus di dorong oleh BUMD dan BUMN untuk menggerakkan konversi BBG.

"Hambatan utama bisnis SPBG ini adalah pihak swasta belum terlalu minat dari segi kelayakan, karena harga gas diluar Jabodetabek Rp 4.500, kalau di Jakarta Rp 3.100, kita harap harga ini bisa rata dengan daerah lain‎," ujar Chairul, Rabu (10/2) di Halte Bus TransJakarta Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Oleh sebab itu, ia mengaku akan ‎melakukan akusisi terhadap dua SPBG yang lokasinya ada di Depot dan Terminal Bus dalam waktu dekat sehingga bisa mengejar target 10 SPBG yang dikelola oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo pada tahun 2016 ini.

"Hari ini kita sudah ada 5 SPBG yang aktif, bulan depan Pluit, bulan depan lagi Harmoni, kita akan terus cari lokasi SPBG yang memiliki lokasi strategis dan pangsa pasar yang luas, targetnya kita bisa memiliki 20 SPBG hingga 2017," tambahnya.

SPBG Ancol, menurut Chairul menelan investasi‎ sebesar Rp 24 Miliar (dengan komposisi kepemilikan 51% Gagas & 49% Jakarta Utilitas) yang menempati lahan 500 meter dengan sistem sewa dari PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pemilik lahan.‎

‎"Dengan rencana pak Gubernur DKI (Ahok-Red) menghapus BBM jenis premium di Jakarta, maka kita berharap lambat laun seluruh transportasi umum di kota ini bisa menggunakan BBG yang jauh lebih ramah lingkungan," lanjut Chairul.

Ia berharap agar pemerintah pusat juga ‎bisa memfasilitasi peraturan agar para produsen mobil untuk transportasi umum diwajibkan untuk memiliki converter kit dalam pembuatan unit mobil.

"Dengan regulasi yang mendukung, maka penggunaan BBG untuk transportasi umum bisa semakin diterapkan, contohnya seperti Transjakarta yang sebelumnya mengisi BBG kemudian pembayarannya menyusul, sekarang kita buatkan sistem kartu, agar busway yang mengisi langsung terkoneksi dengan kantor pusat Transjakarta," tutupnya.

Sementara itu, ‎Direktur Administrasi PT Transjakarta, Mochammad Aswin, mengatakan dengan peresmian SPBG Ancol maka dapat meningkatkan pelayanan Transjakarta ke masyarakat pada umumnya.

"Masalah kita selama ini adalah masalah pengisian BBG yang memakan waktu lama karena jumlah SPBG terbatas dan bis yang mengantri dalam jumlah banyak,‎ dengan adanya SPBG Ancol maka bis kita tidak perlu mengantri lama untuk mengisi bahan bakar dan menambah waktu pelayanan," kata Aswin.

Ia mengungkapkan saat ini untuk sebuah bus Transjakarta yang bahan bakarnya sudah habis membutuhkan waktu kurang lebih tiga jam untuk bisa ‎menuju lokasi SPBG, mengantri, dan mengisi BBG yang sangat bergantung dengan kondisi lalu lintas yang cenderung macet.

"‎Dengan semakin banyak jumlah SPBG, tentunya para pengemudi bus Transjakarta memiliki opsional untuk mengisi bahan bakar terdekat dan bisa memperpendek jeda waktu tunggu penumpang di halte-hatle bus Transjakarta," ucapnya.

Sebelumnya, salah satu BUMN, PT Gagas Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Energi (PGN) Persero, Tbk dan BUMD Pemprov DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Utilitas Propertindo yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bekerja sama dalam Kerja Sama Operasi (KSO) untuk membangunan SPBG Ancol.

Kedua perusahaan negara itu berkomitmen untuk menambah jumlah SPBG di wilayah Jakarta sehingga bisa mendorong transportasi umum di ibukota bisa seluruhnya menggunakan BBG.‎