KPU Diharapkan Ambil Keputusan Bijak Terkait Kisruh Pilkada di Intan Jaya

Jakarta - Tokoh masyarakat Papua mengharapkan Kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah yang bijak dalam menyelesaikan sengketa Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. Kalau keputusan yang diambil kepolisian dan KPU, tidak bijak dan jauh dari rasa keadilan, pihaknya khawatir akan menyebabkan terjadinya kondisi yang buruk. 

Sebelumnya kekisruhan ini beberapa waktu lalu  menyebabkan enam warga tewas.

Menurut tokoh masyarakat Papua, Pater Jhon, hingga kini belum ada penyelesaian dalam sengketa pilkada di pemilihan Bupati Intan Jaya 2017.

"Saya dengar sekarang ditangani pihak kepolisian dan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau salah-salah ambil keputusan (atau tidak bijak dalam mengambil keputusan), permasalahan akan berlarut-larut," kata Pater Jhon.

Dijelaskannya, berdasarkan perhitungan suara, yang menang dalam pilkada lalu, itu pasangan Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme. "Tapi lalu ada perubahan di Jakarta, yang menyatakan bahwa pemenangnya adalah pasangan Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw," kata Pater Jhon.

Baik Yulius maupun Natalis berasal dari dua suku yang berbeda. Dimana pendukung Yulius menjadi mayoritas di Intan Jaya, sedangkan Natalis meskipun incumbent, tidak mayoritas di Intan Jaya. "Kalau keputusan yang diambil KPU dan kepolisian, tidak bijak akan menjadi ancaman bagi masyarakat," kata Pater Jhon.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Intan Jaya Yulius Wandagau, SE, mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk bertindak secara netral dalam mencermati informasi terkait Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Dia meminta KPU Pusat mencari informasi tidak hanya sepihak dari KPUD Kab. Intan Jaya namun juga dari Panwaslu Kabupaten Intan Jaya serta TNI/Polri serta aspirasi masyarakat.

Konflik di tingkat akar rumput di Kabupaten Intan Jaya cukup panas. Tak kurang dari enam orang tewas, sebanyak puluhan lainnya terluka akibat perang antara pendukung calon. Perang antar pendukung pasangan calon disebabkan oleh KPUD Kabupaten Intan Jaya yang dinilai lalai dalam hal jadwal dan waktu terkait rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 24 Februari 2017.