Indonesia Harus Kuasai Kawasan Udara Natuna

Jakarta- Kawasan ruang udara atau flight information region (FIR) harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan. Saat ini, ada satu kawasan ruang udara di Natuna, Kepulauan Riau, yang seharusnya dikendalikan oleh Indonesia, masih dipegang otoritas Singapura.

"FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo dalam keterangannya saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/4).

Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengungkapkan, saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Sudah saatnya wilayah perbatasan dapat menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya dilengkapi berbagai peralatan tempur supercanggih. Hal ini, menurutnya, membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna. Di sini sudah ada sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016," ucap Bamsoet.

Bamsoet juga menekankan, saat ini DPR sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR pun sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga, bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, dalam realisasi APBN 2017, DPR setidaknya telah menggelontorkan Rp1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.

Kedatangan Bamsoet bersama Panglima TNI dan rombongan menumpangi pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang dikawal empat pesawat tempur F-16. Keempat pesawat tempur F-16 itu dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Mereka mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna.

Turut serta dalam kunjungan ini antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.