Soal PSSI, Roy Suryo Temui KOI dan KONI

Pertemuan tersebut diharapkan bisa menyelesaikan konflik di tubuh PSSI.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo akan menemui pihak Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional (KONI) guna menindaklanjuti penyelesaian polemik sepak bola nasional.

"Besok, Rabu (16/1) saya akan langsung action dengan bertemu KOI/KONI serta Komunitas Olahraga. Saya tahu banyak masyarakat meragukan kemampuan saya tapi saya akan buktikan dengan tindakan," kata Roy Suryo di Kantor Kempora Jakarta, Selasa (15/1).

Menurutnya dalam menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia pihaknya telah menyiapkan formula sendiri dan tidak akan menggunakan sistem yang dilakukan oleh pendahuluanya.

Jika di era Andi Mallarangeng dan Agung Laksono selalu memanggil pihak-pihak yang berselisih dalam hal ini PSSI dibawah pimpinan Djohar Arifin Husin dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

"Setelah bertemu KOI dan KONI saya akan sowan ke petinggi-petinggi yang berada dibalik sepak bola Indonesia. Saya ingin mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan," imbuhnya.

Setelah bertemu pihak-pihak yang terkait dengan sepak bola Indonesia, Roy mengaku akan segera menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa secara langsung menilai apa yang sebenarnya terjadi.

"Kalau perlu pertemuan nanti direkam. Setelah itu didengarkan ke masyarakat atau bahkan di upload ke YouTube," kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Pria yang juga dikenal sebagai ahli IT ini mengaku tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada untuk membenahi persepakbolaan nasional. Apalagi waktu yang diberikan FIFA hanya sampai 13 Februari dan selanjutnya kasus ini dibawa ke sidang FIFA 20 Maret mendatang.

"Kami juga sudah mempelajari segala kemungkinan yang terjadi. Kami juga berusaha mencari data negara yang pernah terkena sanksi dan bagaimana penyelesaiannya," kata di sela lepas sambut Menpora.

Jika permasalah sepak bola Indonesia tidak bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal maka sanksi tegas dari FIFA akan diterima Indonesia. Dampaknya Indonesia tidak bisa lagi bertanding ditingkatan internasional.