Ketua DPD: Otsus Papua tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat

Konflik di Papua karena buruknya pengelolaan Otsus.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, mengatakan konflik yang terjadi di Papua merupakan dampak dari buruknya pelaksanaan kebijakan otonomi khusus yang dijalankan pemerintah.

"Otsus ini mesti dilihat secara lebih komprehensif, bukan hanya alokasi anggaran, tapi juga dukungan kebijakan. Harus komprehensif dari dukungan anggaran yang tersedia, implementasi program dan pelaksanaannya," kata Irman, di komplek istana kepresidenan, di Jakarta, hari ini.

Akhir pekan lalu, di kabupaten Puncak Jaya, Papua, terjadi bentrokan berlatar belakang pelaksanaan pilkada.

Dikabarkan 18 orang meninggal dunia.

Kerusuhan berlatar pilkada, kata Irman, seharusnya dapat dicegah sedini mungkin. "Pelaksanaan pilkada yang berpotensi memicu potensi konflik ini harus kita jaga, baik DPD, baik juga DPR dan pemenritah," kata dia.

Kerusuhan juga terjadi di Kabupaten Abepura, Papua. Kerusuhan ini disebabkan adanya sweeping oleh organisasi separatis. Setidaknya 4 orang dikabarkan tewas.

Irman menambahkan, kekecewaan sehingga menimbulkan adanya organisasiseparatis bisa dikarenakan pelaksanaan otsus Papua berjalan memprihatinkan. Otsus tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama ini, Otsus papua hanya dilakukan pada dukungan anggaran tetapi program-programnya tidak berjalan.

"Capacity building harus ditingkatkan. Kita harusnya aktif melakukan supervisi dengan makin komprehensif. Tidak bisa kita hanya menaruh uang, tapi kapasitas mereka belum pada tataran mengelola uang itu," kata Irman.

Irman mengatakan, agar kerusuhan di Papua tidak terulang di masa mendatang pihak DPD, DPR dan pemerintah akan melakukan pembentukan tim supervisi otsus Papua.

Seminar Papua merdeka di Inggris

Mengenai adanya seminar yang membahas soal perjalanan menuju kemerdekaan Papua Barat di Inggris, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta pemerintah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia.

Hal tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi yang tidak layak, apalagi suasana Papua saat ini sedang memanas.

"Saya minta pemerintah panggil Dubes Inggris karena hubungan kita dan Inggris cukup baik," kata Priyo hari ini di gedung DPR.

Sebelumnya di Oxford, diadakan seminar tentang kemerdekaan Papua Barat oleh International Lawyers for West Papua (ILWP).

Salah satu pembicara, menurut media ILWP,  adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda.

Wakil Ketua DPR tersebut berharap acara sejenis tidak terulang dan membuat hubungan Indonesia dengan Inggris memanas.

Papua sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

"Tidak ada sejengkal tanah pun yg kita izinkan memisahkan diri dari tanah air."