Pidie Jaya Target Semua Pengungsi Pindah ke Huntara sebelum Ramadan

Banda Aceh, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Provinsi Aceh mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara). Targetnya, semua pengungsi yang masih tinggal di tenda bisa dipindahkan ke huntara sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan hingga saat ini sebanyak 215 huntara sudah selesai dibangun dan siap dihuni masyarakat terdampak bencana.

"Sedangkan unit huntara lainnya sedang dibangun di delapan kecamatan terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya. Targetnya, pembangunan huntara tersebut rampung dan pengungsi dapat keluar tenda sebelum Ramadan," kata Malasyi, Selasa (20/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi ketika mendampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Suharyanto meninjau pembangunan huntara di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Bupati mengatakan pemerintah terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana melalui percepatan pembangunan dan penyerahan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemulihan yang terencana, terukur, dan berkeadilan, bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang akhir November 2025," katanya dikutip dari Antara.

Ia menegaskan penyediaan huntara guna memastikan masyarakat terdampak bencana segera keluar dari kondisi pengungsian yang tidak layak, seperti tenda, aula pertemuan, sekolah, dan tempat ibadah.

Malasyi menyebut huntara merupakan tempat tinggal yang lebih aman dan manusiawi sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

"Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak, sehat, dan bermartabat setelah bencana," katanya.

Menurut Sibral Malasyi, keberadaan huntara memberikan manfaat nyata bagi korban bencana, antara lain meningkatkan keamanan dan kesehatan dibandingkan tinggal di tenda.

Selain itu memberikan ruang hidup yang lebih layak bagi keluarga, memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas pascabencana, serta menata kehidupan sosial, ekonomi, dan menjadi solusi transisi yang jelas menuju hunian tetap.

"Kami menegaskan seluruh proses pemulihan pascabencana akan terus dikawal secara transparan dan sesuai aturan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih," pungkasnya.