Jokowi Ingatkan Masyarakat Waspadai Ancaman Krisis Pangan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia untuk waspada ancaman krisis pangan. Ketidakpastian ekonomi dunia, tensi geopolitik, dan perubahan iklim menyebabkan jutaan orang di dunia terancam kelaparan.

"Sekarang ini sangat rawan, kita tahu krisis pangan di mana-mana. 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim dan perang," kata Jokowi dalam sambutannya di acara pencanangan sensus pertanian 2023 yang disiarkan secara daring, Senin (15/5/2023).

Karenanya, Jokowi juga sangat mendukung penuh sensus pertanian 2023, terlebih pertanian merupakan salah satu sektor yang strategis di Indonesia. Sebanyak 40 juta penduduk Indonesia atau 29% dari total angkatan kerja tercatat bekerja di sektor pertanian.

Jokowi menegaskan, kebijakan yang tepat bersumber dari data yang akurat. Menurutnya, Indonesia kekurangan data yang siap dan akurat, salah satunya di bidang pertanian. Akibat tidak adanya data yang akurat dan diperbarui secara berkala, masih ditemukan petani di lapangan yang mengeluhkan langkanya pupuk.

Menurut Jokowi, hal tersebut terjadi karena jumlah subsidi pupuk yang dialokasikan pemerintah saat ini bersumber dari data sensus pertanian 10 tahun yang lalu, sehingga tidak menjawab kebutuhan petani di masa sekarang.

"Kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data kita memutuskan. Tapi di lapangan banyak petani yang berteriak, 'Pak, pupuk gak ada'. Mungkin suplainya kurang, distribusi gak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali 'oh ya, bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton misalnya'," kata Jokowi.

Jokowi menyesalkan data sensus pertanian yang tidak diperbarui secara berkala. Ia menilai seharusnya sensus pertanian dilakukan minimal lima tahun sekali, agar pemerintah bisa memutuskan sebuah kebijakan dengan tepat.

Sensus pertanian 2023 akan dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari 1 Juni 2023 hingga 1 Juli 2023. Diharapkan usai sensus rampung, Kementerian Pertanian akan mempunyai data yang akurat sebagai penentu kebijakan.