Menghemat Subsidi, Aprobi Desak Pemerintah Tambah Campuran Biodiesel

Jakarta - Pemerintahan baru yang bakal ditetapkan pada Oktober nanti diharapkan segera berbenah membereskan berbagai sektor untuk menyehatkan APBN dari beban subsidi.‎

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel (Aprobi), MP Tumanggor, di Jakarta, Senin (4/8), mengatakan, salah satu bidang yang harus segera dibenahi adalah sektor energi. Pasalnya, besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor energi ini terus membengkak dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari APBN-P 2014 yang menetapkan subsidi energi sebesar Rp 350,31 triliun atau membengkak 24% dibandingkan APBN 2014 yang sebesar Rp 282,1 triliun.

Ia mengatakan, pemborosan APBM diperparah dengan faktor defisit neraca pembayaran Indonesia yang terus terjadi sejak tahun 2012. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 500.000 barel per hari. BBM impor ini untuk mencukupi konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Ini bertolak belakang dengan kemampuan produksi minyak bumi yang terus menurun dimana saat ini tinggal 900.000 barel per hari serta masih terbatasnya kapasitas kilang BBM di Indonesia.

Tumanggor mengatakan, perlu langkah terobosan untuk mengurangi beban APBN di sektor energi. Salah satunya dengan mengembangkan energi alternatif berupa percepatan program pencampuran fatty acid methylester atau biodiesel dari 10% (B10) menjadi 20% (B20). Ini tak hanya sekedar di sektor transportasi tapi juga sektor industri, termasuk penggunaan di PLN.

Ia menegaskan, biodiesel merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke BBM. Campuran itu sebanyak 20% yang kemudian disebut dengan biodiesel 20% (B20). Saat ini, pencampuran BBN sebesar 10%, dan rencananya penerapan B20 dilakukan pada 2016. "Jika program percepatan B20 ini berhasil akan mampu menghemat keuangan negara sebesar US$6 miliar per tahun," ujar Tumanggor, dalam keterangan rilisnya di Jakarta (3/8). Saat ini B10 telah menghemat uang negara sebesar US$3 miliar per tahun," kata dia.

Tumanggor yakin bahwa percepatan dari B10 menjadi B20 ini akan berjalan mulus karena 23 anggota Aprobi yang merupakan perusahaan crude palm oil (CPO) siap mengembangkan biodiesel. "Dalam beberapa kali rapat dengan baik dengan menko perekonomian, menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri perdagangan dan lainnya, hampir seluruh pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki dan Aprobi menyatakan siap menyuplai kebutuhan dalam negeri dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika pemerintah menetapkan B20," ujarnya.

Kesiapan anggota Aprobi ini juga didukung oleh jumlah produksi CPO Indonesia yang telah mencapai 30 juta ton per tahun dengan jumlah ekspor sekitar 20 juta ton per tahun. Ini berarti kebutuhan dalam negeri sekitar 10 juta ton per tahun, termasuk untuk industri makanan dan biodiesel. Kondisi ini akan semakin meningkat pada 2020 dimana produksi CPO meningkat menjadi 40 juta ton.

Dalam hitungan kasar, sekitar 1 juta ton CPO per tahun dapat diolah menjadi 20.000 barel biodiesel per hari. "Dengan meningkatnya produksi biodiesel tentu akan mempengaruhi harga CPO dunia. Kalau harga CPO dunia naik, maka bea keluar yang diperoleh pemerintah dari ekspor juga akan mengalami kenaikan. Ini berarti energy security akan tercapai," ujarnya.

Dikatakan, terkait adanya keraguan akan kepastian kesinambungan pasokan bahan bakar B20 dan jaminan pemerataan distribusi B20 serta realisasi pewajiban penggunaan B20 yang membutuhkan waktu beberapa waktu ke depan, Tumanggor justru mendesak agar pemerintah baru yang terbentuk pada Oktober nanti sudah harus membuat kebijakan baru tentang penggunaan biodeiesel. "Perlu adanya keseriusan pemerintah. Apakah kita mau berlama-lama mengalami defisit neraca pembayaran yang mengakibatkan kerugian karena harus membayar subsidi atau ketegasan pemerintah untuk mempercepat penggunaan biodiesel B20," ujarnya. "Ketegasan ini harus didukung dengan regulasi yang jelas dan insentif pajak," tandasnya.

Untuk saat ini yang dinilai cukup mendesak, kata Tumanggor, pemerintah perlu mengkaji ulang harga biodiesel yang masih kurang kondusif bagi perusahaan biodiesel. Penyebabnya, formula harga MOPS (Mean Oil Platt Singapore atau harga rerata transaksi bulanan minyak di pasar Singapura) solar maksimal yang dipakai Pertamina tidak memperhitungkan harga CPO yang menjadi bahan baku biodiesel. Sebenarnya, produsen tidak keberatan jika Pertamina memakai MOPS solar asalkan hanya ditujukan kepada biodiesel bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO).

Seperti sekarang ini, harga CPO sudah di kisaran US$880 dolar per ton ditambah dengan biaya olah sebesar US$150 dolar per ton sehingga total biaya pokok produksi mencapai US$1.050 dolar per ton. Itupun biaya transportasi masih ditanggung oleh produsen. Sedangkan, harga MOPS solar sekitar US$888,3 dolar per ton. "Dengan harga ini jelas kami rugi karena CPO sebagai bahan baku, harganya sudah lebih tinggi dari MOPS solar. Karena itu perlu adanya kajian ulang harga biodiesel ini," kata dia.