Menkeu Dukung Pengembangan Energi Alternatif

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengisyaratkan, kebijakan energi ke depan akan lebih mengedepankan optimalisasi energi alternatif. Langkah ini untuk menjamin terjaganya secara simultan keberlanjutan energi, lingkungan, dan anggaran atau fiskal (APBN).

"Tidak hanya akan berdampak positif terhadap lingkungan karena zero emission, energi alternatif juga akan mengurangi beban fiskal," kata Bambang saat berbicara di depan peserta Partnership for Solution Regional Workshop: Priorities and Pathway for Sustainable Energy and Deep Decarbonization in Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan United Nation Sustainable Development Solution Network (UN-SDSN) di Jakarta, Rabu (26/11).

Menurut Bambang, tantangan ke depan antara lain adalah menjaga keberlanjutan fiskal untuk mencapai target pembangunan ekonomi seperti pengentasan kemiskinan. Salah satu caranya adalah mengurangi beban subsidi untuk energi dengan menggunakan sumber alternatif seperti gas alam.

"Harga gas alam lebih murah, tidak perlu subsidi seperti premium sehingga tidak memberatkan fiskal," katanya.

Untuk mengurangi angka kemiskinan yang kini masih mencapai sekitar 11%, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Untuk mencapai itu, investasi pemerintah di berbagai bidang infrastruktur harus dipacu dan ini membutuhkan dukungan fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Tujuan itu bisa tercapai jika anggaran subsidi energi untuk BBM bisa terus dikurangi antara lain dengan mendorong penggunaan energi alternatif seperti gas alam.

Penggunaan gas alam, lanjut Bambang, tidak hanya menguntungkan dari sisi beban fiskal tapi juga mengguntungkan pihak lain seperti Pertamina. "Pertamina juga akan mendapat keuntungan," ujarnya.

Selain gas alam, pemerintah juga akan mendorong sumber energi alternatif lainnya seperti bio diesel. Saat ini, penggunaan bio fuel dari CPO dalam bentuk bio diesel baru 10%, dan pada masa mendatang akan ditingkatkan.

"Produsen CPO sebetulnya menginginkan penggunaan bio fuel dalam bio diesel bisa mencapai 20% sehingga pasar mereka bisa lebih besar," tutur Bambang.

Senada dengan Bambang, President of Indonesian Counterpart for Energy and Environmental Studies (ICESS) Herman Darnel Ibrahim mengatakan, Indonesia memang membutuhkan optimalisasi penggunaan energi alternatif dengan mempertimbangkan biaya teknis yang murah seperti penggunaan gas. Dalam memilih energi alternatif pilihannya harus berdasarkan technical cost yang lebih rendah dalam mengolah sumber energi menjadi energi.

"Gas salah satu pilihan karena Indonesia mempunyai cadangan yang besar," ucapnya.

Selain itu, menurut Herman, pemerintah juga perlu merangsang kreatifitas masyarakat untuk menggunakan sumber energi alternatif skala kecil di masing-masing rumah tangga, terutama di pedesaan.

Sementara itu, Pimpinan Dewan SDSN Mari Elka Pangestu mengatakan, melalui kegiatan Partnership for Solution Regional Workshop ini diharapkan ada komitmen dari berbagai pihak. Apa yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, menurut Mari adalah hal yang bagus untuk mendorong penggunaan energi alternatif seperti gas dan bio diesel.

"Saran Menteri Keuangan sangat bagus, untuk mulai melakukan konversi bahan bakar ke CNG atau bio diesel yang dimulai dari public transportation di kota-kota besar Indonesia dan berusaha mencari pengalaman dari negara-negara yang expert telah melakukan hal itu," kata Mari.

Menteri Perdagangan 2004-2011 dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kretaif 2011-2014 ini berharap, selain Jakarta, kota-kota besar lainnya di Indonesia bisa mulai menerapkan pola pembangunan yang berkelanjutan untuk transportasi massal dengan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke CNG, atau bio diesel.

Selain Menteri Keuangan, Menteri LH dan Kehutanan, Gubernur DKI Jakarta, lokakarya yang berlangsng selama dua hari ini juga menghadirkan lebih dari 30 pembicara dari kalangan praktisi, akademisi, pengusaha, serta aktivis lingkungan dan dibagi dalam sembilan sesi.