Menko Perekonomian Minta Seluruh Pihak Tidak Reaktif Terhadap Konflik Iran-Israel
Jumat, 19 April 2024 | 17:02 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah meminta seluruh pihak untuk tetap mawas diri namun tidak bersikap reaktif terhadap kondisi konflik antara Iran-Israel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap konflik yang terjadi. Sejumlah negara juga sedang bersikap menahan diri agar dampak dari konflik tersebut tidak merembet ke negara lain.
“Kita tidak perlu reaktif karena dari segi Iran sendiri men-denial, menteri luar negerinya mengatakan itu bukan dari Israel jadi kita monitor aja dan kita tidak perlu reaktif,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian pada Jumat (19/4/2024).
Dia mengatakan negara-negara Barat khususnya AS sudah menyatakan tidak mau terlibat. Yordania, Mesir, dan Arab Saudi akan berupaya untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres sudah mendesak semua pihak menahan diri, dan sedang berupaya mengendalikan eskalasi situasi.
“Negara-negara Timur Tengah lain juga enggak ada kepentingannyam jadi semua menahan diri. Kita lihat saja dan jangan kita yang reaktif sendiri,” tutur Airlangga.
Konflik tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi perekonomian khususnya terhadap harga komoditas dan nilai tukar. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan sejumlah langkah agar konflik di Timur Tengah tidak memberikan dampak rambatan terhadap laju perekonomian nasional.
“Kalau kita monitor saja, yang penitng kalau range kan tergantung supply dan demand. Jadi dalam situasi seperti ini kalau tidak ada kepentingan untuk beli dolar, ya jangan dibeli, karena kan kita harus jaga kebutuhan mendatang,” terang Airlangga.
Pemerintah melihat upaya yang sebelumnya dijalankan saat meredam dampak konflik Rusia-Ukraina ke perekonomian Indonesia. Apalagi saat perang Rusia-Ukraina juga masih dalam masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini pemerintah akan mengoptimalkan peran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk meredam dampak ketegangan geopolitik tersebut
“Perang yang paling dahsyat itu di Ukraina karena ada Covid-19, ada kenakian harga komoditas karena embargo bahan pangan dan harga minyak juga tidak terkendali, dan itu bisa kita kendalikan dengan mekanisme yang ada. Kita jaga supply chain, kita jaga pasar ekspor, kemudian kita juga menggunakan APBN sebagai shock absorber,” ungkap Airlangga.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Dalami Nilai Investasi PPT ET, KPK Periksa Dirut PT CEP
Arjuna, Sapi Berbobot 1,18 Ton Asal Palembang Jadi Kurban Prabowo
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Polisi Temukan Senjata Tajam di TKP Mahasiswi Unpad Dilindas Motor




