Pengembangan Industri Semikonduktor Harus Diimbangi dengan Ketersediaan SDM

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah pemerintah mengembangkan industri semikonduktor harus diselaraskan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Dalam hal ini diperlukan penyediaan SDM yang bisa memiliki kompetensi untuk terlibat dalam pendidikan tentang mikroelektronik.

“Kami sedang melihat bagaimana menyiapkan sumber daya manusia.  Kalau bicara semikonduktor kita bicara chip design,  kita bicara microelectronic. Oleh karena itu, pendidikan terkait microelectronic harus kuat di kita  untuk mengambil kembali semikonduktor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui seusai mengikuti  seminar ekonomi bertajuk “Perspektif Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi: Menuju Indonesia Emas 2045” di Kolese Kanisius, Jakarta, pada Sabtu (11/5/2024).

Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada  perusahaan Fairchild Semiconductor di Indonesia tetapi karena permasalahan robotisasi perusahaan tersebut pindah ke Malaysia.

Imbasnya, 40% komoditas ekspor Malaysia saat ini merupakan komoditas berbasis elektronik. Oleh karena itu, pemerintah  Indonesia terus mendorong agar ada perusahaan yang bergerak di bidang semikonduktor untuk membangun pabrik di Indonesia.

“Semikonduktor Indonesia baru di hilir, baru di testing sama di assembling. Kedua, kita back to basic, karena kalau kita bicara semikonduktor, kita bicara chip design. Chip design itu bahasa sederhananya bikin sirkuit elektrik yang dibikin dua nano. Sirkuit  elektrik dibuat kecil, jadi kalau kita enggak punya engineer di microelectronic atau megatronic itu sulit,” ungkap dia.

Pemerintah juga tengah menggencarkan pelaksanaan vokasi sebagai upaya pengembangan SDM. Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas super deduction tax dalam bentuk pembebasan pajak untuk perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan research and development. Ikhtiar ini dilakukan agar mengurangi terjadinya mismatch antara kemampuan SDM dan kebutuhan pasar kerja.

“Kemarin sudah dimudahkan karena sebelumnya ada kekhawatiran dari korporasi terkait audit. Prosesnya dipermudah oleh menteri keuangan, sehingga (super deduction tax) bisa dimanfaatkan. Kalau kita memanfaatkan SDM vokasi juga untuk chip production, kita butuh orang yang betul-betul technical dihasilkan dari vokasi,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa untuk pengembangan SDM pemerintah juga sudah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar membiayai mahasiswa Indonesia yang akan menimba ilmu di luar negeri.

“Kalau pembiayaan SDM ke luar negeri kita punya LPDP, kami  akan minta LPDP untuk diberikan pembelajaran khusus yang diprioritaskan termasuk digital dan microelectronic, karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Airlangga.