Begini Cara Purbaya Bongkar Mafia Impor

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memperkuat sistem pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menekan praktik under-invoicing dan penyelundupan barang impor ilegal yang selama ini merugikan negara.

Usai meninjau sistem monitoring dashboard Bea Cukai, Purbaya mengatakan ingin memastikan teknologi pengawasan barang di pelabuhan berjalan optimal.

“Saya ingin lihat seberapa canggih sih punya Bea Cukai. Bisa enggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, soal under-invoicing,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, sistem pengawasan Bea Cukai perlu ditingkatkan agar bisa memantau secara real time aktivitas ekspor-impor, termasuk mendeteksi manipulasi nilai transaksi. “Belum sampai ke level di mana saya bisa secara online di situ aja bisa monitor isi barang kapalnya dari jauh, karena AI-nya belum dikembangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keinginannya untuk memiliki command center yang saling terkoneksi dengan seluruh sistem Kementerian Keuangan dan memiliki teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar bisa mengenali pola pelanggaran sejak dini.

“Ke depannya sih dari command center saya harusnya bisa lihat kapal di pelabuhan lagi ngapain, isinya apa, ininya apa, jadi akan kita buat sistem yang terkoneksi betul di sana nanti,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, langkah ini merupakan kelanjutan dari inspeksi ke Lembaga National Single Window (LNSW) yang dilakukan sehari sebelumnya. Ia menjelaskan, sistem digital LNSW akan dijadikan pusat analisis perdagangan dan diperkuat dengan tim ahli lintas disiplin.

“LNSW nanti akan kita buat think tank perdagangan. Kita bentuk tim berisi 10 orang yang jago-jago di sana, ada mathematician segala macam, untuk memastikan mereka bisa menganalisis kebocoran perdagangan kalau ada,” jelasnya.

Purbaya menargetkan sistem pengawasan ekspor-impor yang terintegrasi penuh antara LNSW, Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa beroperasi maksimal dalam satu tahun ke depan.

Dengan sistem ini, kementerian bisa memantau pergerakan kapal, isi muatan, dan nilai transaksi langsung dari pusat komando. “Saya targetkan setahun sudah lengkap semua,” tegas Purbaya.

Ia menegaskan, penguatan sistem digital menjadi bagian dari upaya besar Kementerian Keuangan memperkuat penerimaan negara dan menutup celah bagi mafia impor. “Kita akan perkuat LNSW, Bea Cukai, dan Pajak dari ujung ke ujung. Semua sistem akan kita hubungkan supaya penerimaan negara bisa meningkat dan praktik curang bisa kita hentikan sepenuhnya,” pungkasnya.