Tak hanya Pakaian, Purbaya Diminta Batasi Kain hingga Benang Impor

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) ingin melakukan audiensi langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyebut kebijakan tegas Menkeu Purbaya sudah tepat, meski diakuinya belum memiliki dampak yang terlihat. Menurutnya, larangan importasi ilegal pakaian bekas masih sebatas pernyataan, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dan jelas terutama dalam implementasinya.

“Importasi ilegal itu tidak hanya pada pakaian bekas, tetapi juga pakaian baru, kain, sampai benang, dan justru jumlahnya jauh lebih banyak lagi,” jelas Redma saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (3/11/2025).

Menurut Redma, nilai importasi ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar US$ 2 miliar. Hal ini didasarkan pada trade map berupa data impor ke Indonesia dengan selisih ekspor dari negara-negara seperti China, Malaysia, dan Singapura.

“Kalau kita tambah impor gap-nya, per tahun itu sekitar US$ 2 miliar. Artinya, barang ilegal yang masuk setiap tahunnya ke Indonesia sekitar US$ 2 miliar,” tutur Redma.

Redma melanjutkan, 15% dari gap impor yang bersifat ilegal tersebut berupa pakaian bekas, sementara sisanya justru berasal dari pakaian baru dan kain.

“Jadi, sekitar 85% importasi ilegal yang masuk ke Indonesia berupa kain dan pakaian baru. Setengah-setengah antara keduanya, kainnya sekitar 40%, sementara 45%-nya itu pakaian baru,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Redma melalui APSyFI mengirimkan surat tertanggal 10 Oktober 2025 ke Kemenkeu untuk melakukan audiensi dengan Menkeu Purbaya. Menurut Redma, surat yang telah dikirim sekitar dua pekan lalu baru ditanggapi dan sampai di meja Menkeu Purbaya pada Jumat (31/10/2025).

“Suratnya baru sampai di meja menteri hari Jumat kemarin. Tapi kami kirim suratnya sudah dua minggu lalu. Sampai saat ini belum ada follow up,” katanya.