Menimbang Ulang Rumus Kenaikan Gaji PNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan mulai membuka satu babak baru dalam menimbang ulang rumus kenaikan pegawai negeri sipil (PNS). Surat dari Menteri PANRB Rini Widyantini yang masuk awal pekan lalu yang berisi usulan kenaikan gaji PNS pada 2026 menjadi pemicunya. Di Jakarta,  Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, Kemenkeu masih menimbang banyak variabel sebelum memberi lampu hijau, termasuk remunerasi menjadikan poin penting.

Dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2025, Luky menegaskan belum ada angka, skema, atau waktu keputusan. Ia mengingatkan, kebijakan gaji PNS bukan sekadar soal menaikkan nominal. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kenaikan sejalan dengan kinerja PNS dan ruang fiskal negara.

“Tidak sesederhana mengubah angka di tabel gaji,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Sejak beberapa tahun terakhir, reformasi penggajian menjadi tulang punggung transformasi birokrasi. Remunerasi dirancang bukan hanya sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen mendorong produktivitas.

Pemerintah ingin PNS di kementerian, lembaga, hingga sektor pertahanan bekerja dengan standar yang terukur. Di titik itulah, skema gaji baru seharusnya menjadi insentif, bukan sekadar tunjangan rutin.

Dorongan perubahan ini sebenarnya sudah tercantum dalam Perpres 79/2025, yang memasukkan kenaikan gaji ASN, termasuk TNI dan Polri, ke dalam delapan program quick wins. 

Target awalnya digulirkan Oktober 2025 lalu dengan pembayaran perdana November 2025. Namun tanpa aturan turunan, program itu mandek di meja regulasi. Untuk sementara, gaji masih merujuk PP 5/2024 untuk PNS, serta PP 6/2024 dan 7/2024 untuk TNI dan Polri.