Jurus Purbaya Cari Cuan dari Kilau Emas

Di tengah implementasi kebijakan ini, desakan untuk memperkuat suplai emas domestik juga muncul dari DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan sementara ekspor emas hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Komisi VI DPR RI meminta kementerian terkait, yakni Perdagangan dan Perindustrian, untuk menunda ekspor emas sampai kebutuhan domestik terpenuhi,” tegas Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Pernyataan itu merespons keluhan Antam mengenai sulitnya memperoleh pasokan emas. Padahal, potensi produksi emas nasional sebenarnya mampu mencapai sekitar 90 ton per tahun.

Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto, menjelaskan bahwa perusahaan pelat merah tersebut hanya memiliki tambang aktif di Pongkor, Jawa Barat, dengan produksi sekitar 1 ton per tahun. Sementara itu, realisasi penjualan emas Antam pada 2024 mencapai 43 ton, dan target tahun 2025 dipatok 45 ton.

Minimnya produksi dari tambang sendiri membuat Antam sangat bergantung pada pasokan dari perusahaan tambang lain. Namun, karena belum ada regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang menjual hasil produksinya ke Antam, pemenuhannya tidak optimal.

“Sebagian perusahaan tambang menjual ke perusahaan perhiasan, tetapi ada juga yang mengekspor karena peraturan saat ini tidak cukup mendorong penjualan emas di dalam negeri,” ujar Ardianto.

Ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan membuat Antam terpaksa mengimpor sekitar 30 ton emas dari Singapura dan Australia demi memenuhi permintaan pasar domestik.

Ardianto menegaskan bahwa Antam sama sekali tidak melakukan ekspor emas. “Antam tidak pernah mengekspor emas. Yang mengekspor itu adalah perusahaan-perusahaan tambang lainnya di Indonesia,” tegasnya.